Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/05/2012, 20:06 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menyetujui permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memindahkan sidang Walikota Semarang, Soemarmo HS, dari Semarang, Jawa Tengah, ke Jakarta. Pemindahan sidang itu diperlukan untuk menjamin adanya proses peradilan yang obyektif, transparan, dan independen.

"Selain itu, pemindahan juga dilakukan untuk menghindari tekanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut," ungkap Ketua Muda Pidana Khusus MA yang juga Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko, Kamis (24/5).

Djoko mengaku, pihaknya memang menerima permintaan dari KPK. Permintaan itu telah dijawab dengan surat keputusan Nomor 064/KMA/SK/2012 yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali pada 16 Mei lalu. Pemindahan sidang itu memang dimungkinkan, sesuai dengan ketentuan pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, yang dihubungi secara terpisah mengungkapkan, permintaan pemindahan sidang Soemarmo tersebut dimaksudkan untuk menghindari intervensi dari para pendukung Soemarmo di Semarang.

"Kalau alasan keamanan, kita bisalah bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat. Ini dilakukan, lebih karena untuk menghindari intervensi dari para pendukungnya," kata Johan.

KPK menahan Soemarmo sejak 30 Maret 2012 lalu, karena diduga terlibat dalam kasus suap anggota DPRD Kota Semarang, terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota itu tahun 2012.

Kasus itu pun telah menyerat Sekretaris Daerah Kota Semarang non-aktif, Akhmad Zaenuri, yang telah divonis 1,5 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com