Tinjau Ulang Perjalanan Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat belas tahun sudah Reformasi berjalan sejak tahun 1998, tetapi sistem demokrasi di Indonesia justru masih dirundung berbagai masalah, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

KKN baru ini bahkan lebih marak, karena dilakukan dalam jaringan lebih luas dan merata.

"Kita perlu meninjau ulang secara menyeluruh sistem demokrasi yang telah dicapai sejak reformasi sampai sekarang," kata Direktur Reform Institute, Yudi Latif, di Jakarta, Senin (21/5/2012).

Reformasi 1998 berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, tetapi belum berhasil membangun tatanan demokrasi baru yang ideal. Saat ini bangsa Indonesia justru terjerat oleh berbagai masalah serius, KKN baru, hukum yang lemah, dan sistem ketatanegaraan yang masih tumpang tindih.

Menurut Yudi Latif, setelah otoritas rezim Orde baru runtuh, kita masuk dalam pemerintahan yang lemah, bahkan tanpa otoritas. Lewat demokratisasi dengan sistem multipartai, otoritas politik kemudian meluas dan tersebar dalam banyak lembaga, bahkan sampai ke daerah-daerah.

Demokrasi cenderung memberi tempat bagi kekuatan modal, ketimbang kekuatan kapasitas manusia, sehingga biaya politik menjadi mahal. Sementara penegakan hukum lemah.

"Kondisi itu mendorong penyelenggara negara berperilaku korup dengan jaringan korupsi yang meluas. Negara yang diharapkan mengontrol keadaan ternyata tak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang demikian cepat," kata Yudhi.

Untuk mengatasi kondisi ini, bangsa Indonesia harus mengevaluasi seluruh institusi demokrasi kita dan menata ulangnya kembali. Kurangi lembaga kenegaraan yang tumpang-tindih, bangun partai politik secara lebih bertanggung jawab dengan melakukan penyederhanaan dan pengembangan fungsinya, serta perlu aturan dan audit arus pemasukan dan pengeluaran uang dalam partai.

"Kita harus memperbaiki sistem pemilihan yang berbiaya politik tinggi dan meninjau ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di semua daerah," ucap Yudhi.

Saat bersamaan, lanjutnya, harus mendorong penegakan hukum dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengontrolnya dengan lembaga-lembaga hukum dan dengan kekuatan masyarakat sipil, media, dan kekuatan internasional. Kekuasan politik harus dikontrol dengan membatasi peluang korupsi, termasuk dengan menata ulang otonomi daerah.

"Selama 14 tahun Reformasi, kita banyak melakukan dekonstruksi, tapi belum berhasil melakukan rekonstruksi. Kita perlu membuat blue print (cetak biru) langkah-langkah Reformasi sehingga dapat menjadi acuan bersama. Jangan biarkan reformasi mengalir tanpa arah," katanya.