KAMMI Anggap Reformasi Gagal di Tangan SBY

MEDAN, KOMPAS.com - Seratusan massa mengatasnamakan Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan, menganggap bahwa reformasi gagal di bawah kepemimpinan Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (21/5/2012). Massa yang memblokade Jalan Gatot Subroto Medan, tepatnya di Bundaran Majestik ini, dalam orasinya menyatakan 14 tahun reformasi berlalu, harapan munculnya Indonesia baru yang bermartabat, makmur, dan sejahtera.

Reformasi hanya wacana para penguasa tiran, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perbedaan hukum masih konsumsi harian rakyat. Massa dalam pernyataan sikapnya menyatakan pemerintahan SBY telah gagal mengemban amanah reformasi. Menuntut SBY beserta jajarannya serius dalam mewujudkan hak rakyat untuk hidup bermartabat, makmur, sejahtera, dalam bingkai ke-Indonesiaan.

"Jika tidak ada keseriusan, KAMMI menuntut SBY-Boediono dan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk segera mundur dari jabatannya dan mempercepat pelaksanaan Pemilu," demikian sikap mahasiswa.

Sementara itu, ditempat terpisah, tepatnya di Jalan Balai Kota, depan Kantor Pos Besar Medan, puluhan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat juga melakukan aksi serupa. Massa menggelar Panggung Rakyat Melawan Lupa.

"Ayo bangun persatuan gerakan rakyat. Tanggal 21 Mei turun ke jalan hancurkan kekuasaan rezim kapitalis SBY-Boediono," kata Nicho Silalahi selaku pimpinan aksi.

Dalam tuntutannya, massa meminta mencabut UU Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan meliter, menolak RUU Perguruan Tinggi, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Ormas. Meminta pencabutan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta memberikan upah layak.

Selain itu massa juga menuntut penghentian perampasan tanah rakyat dan mengembalikannya tanah tersebut kepada rakyat.

"Hentikan diskriminasi terhadap perempuan. Tangkap, adili dan sita harta koruptor, tolak kenaikan BBM, berikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, usut tuntas kejahatan HAM (65, 98, dan saat ini), hentikan praktek ekonomi Neolib, berikan kesehatan gratis rakyat, dan berikan kewenangan pada Komnas HAM untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM," demikian pernyataan mahasiswa.

"Solusi bagi kesejahteraan rakyat ini adalah laksanakan reformasi agraria sejati. Nasionalisasi aset-aset vital dibawah kontrol rakyat. Bangun industrialisasi nasional yang mandiri dan kerakyatan dan laksanakan pendidikan gratis," tegas Suwardi dari IKOHI Sumut.