Keadilan Pun Menghilang

Selama 14 tahun reformasi, penegakan hukum di Indonesia ternyata tak berjalan seperti harapan sebagian besar rakyat. Hukum dinilai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Akibatnya rasa keadilan masyarakat justru banyak hilang setelah reformasi.

Bagi Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma, penegakan hukum seperti tak banyak berjalan. ”Kalaupun berjalan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal, agenda reformasi dalam konteks hukum, kan, sebenarnya menata kembali hukum agar tercipta keadilan yang substantif,” katanya di Jakarta, Sabtu (19/5).

Sebenarnya, ujar Alvon, setelah reformasi, penegakan hukum di Indonesia justru terlihat banyak cacatnya. Ia mencontohkan, agenda reformasi dalam konteks hukum seperti mengadili para pelanggar hak asasi manusia di masa lalu ternyata tak berjalan meski setelah sekian lama kasusnya terungkap. Penegakan hukum saat ini tak berkontribusi pada demokratisasi di Indonesia.

”Justru sebaliknya, hukum malah membuat defisit demokratisasi. Tidak heran apabila dalam banyak peristiwa hukum, negara seperti absen. Lihat saja kasus-kasus kekerasan bernuansa keagamaan, negara sepertinya tetap diam. Malah negara seperti menjadi pelaku pelanggaran hukum,” kata Alvon.

Tidak tegaknya hukum setelah reformasi, menurut Alvon, juga terlihat dari masih maraknya kasus-kasus konflik sumber daya alam dengan rakyat tetap menjadi korban. ”Yang terjadi justru kriminalisasi terhadap rakyat seperti petani di Mesuji. Dalam kasus-kasus perburuhan, hukum lebih banyak berpihak kepada pemilik modal,” katanya.

Dalam urusan keadilan, banyak rakyat kecil yang sulit berhadapan dengan hukum. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, hakim yang diharapkan sebagai pemberi keadilan tak mampu memenuhi harapan masyarakat. Banyak kasus kecil yang mengusik rasa keadilan, seperti kasus Nenek Minah dan sandal jepit mencuat. Sebaliknya, kasus korupsi malah dihukum ringan. ”Memang saya melihat ada dorongan untuk bergerak, tetapi perubahan ini lamban sekali. Demikian pula dengan institusi kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

Tidak mengherankan cita-cita reformasi dalam konteks penegakan hukum ibarat jauh panggang dari api. Penataan sistem hukum agar hukum bisa berpihak kepada rakyat dan menciptakan keadilan substantif tak juga berjalan meski 14 tahun sudah berlalu sejak rezim otoritarian Orde Baru tumbang oleh kekuatan demokrasi.

”Kalau serius, masa 14 tahun adalah waktu yang cukup. Lima tahun pertama merupakan langkah awal menata sistem hukum yang baru. Lima tahun berikutnya untuk proses pembudayaannya, dan lima tahun ketiga sekarang ini bisa untuk evaluasi. Tetapi, melihat karut-marut penegakan hukum sekarang ini, rasanya 14 tahun menjadi waktu yang sia-sia,” kata Alvon.

Kerja penataan sistem hukum itu seperti tertatih-tatih. Sebutlah kinerja legislasi para politisi di parlemen yang sangat rendah. Sungguh disayangkan! Tetapi, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fajrul Falaakh, juga melihat sisi lain bahwa kinerja rendah itu patut disyukuri. Pasalnya, produk hukum yang dihasilkan DPR makin tak keruan, tumpang tindih, dan menampakkan gejala otoritarianisme. Dalam beberapa hal, produk hukum itu justru mulai menjauh dari semangat reformasi.

Bagi Fajrul, hampir semua produk undang-undang yang dihasilkan DPR memiliki bobot ancaman pidana (otoritarian). Bahkan, terdapat perbedaan mencolok dalam hal pengaturan ancaman pidana antara UU yang satu dan yang lain.