Demokrat: Pelarangan Konser Lady Gaga Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menilai pelarangan konser Lady Gaga yang akan digelar pada 3 Juni 2012 oleh kepolisian terlalu berlebihan. Tugas kepolisian bukan melarang kreativitas. Seharusnya, kepolisian menjalankan tugasnya dengan menertibkan seluruh kelompok yang melakukan kekerasan untuk memaksakan pandangannya.

"Terkesan kepolisian tidak percaya diri sehingga menuruti desakan sejumlah ormas. Ada kesan kuat di mata masyarakat bahwa institusi kepolisian tidak mampu menjaga keamanan negara," kata Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua DPP Partai Demokrat, melalui pesan singkat, Jumat (18/5/2012).

Didi mengatakan, ketidaktegasan kepolisian, bahkan terkesan takut kepada kelompok tertentu, malah menambah buruk keadaan. Keamanan dan ketenteraman, kata anggota Komisi III DPR itu, menjadi barang mahal di negara ini.

Berbagai aksi kekerasan selama ini, lanjut Didi, tentu berdampak pada sektor ekonomi. Investor akan menarik modalnya lalu menanam di negara yang lebih aman, seperti China, Vietnam, dan Thailand. Akibatnya, kata dia, Indonesia akan semakin tertinggal.

"Sangat disayangkan jika konser Lady Gaga batal digelar. Konser itu diharapkan dapat menjadi ajang promosi Indonesia. Kalau promosi Indonesia berhasil, maka investasi sektor pariwisata akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat," kata Didi.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya tak memberi rekomendasi lantaran banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.

Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser-konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.