Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN: Kami Tidak Gunakan Uang Negara Satu Sen Pun

Kompas.com - 17/05/2012, 06:40 WIB
Heru Margianto

Penulis

LONDON, KOMPAS.com — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Sumarjati Arjoso menegaskan, kunjungan kerja sejumlah anggota BAKN ke Inggris dan Belanda tidak menggunakan uang negara. BAKN datang memenuhi undangan parlemen Inggris dan Belanda, difasilitasi lembaga donor USAID, untuk memahami praktik pengawasan anggaran yang berlangsung di kedua negara tersebut.

"Kami naik pesawat dengan tiket ekonomi. Kami difasilitasi USAID. Kami tidak menggunakan uang negara satu sen pun. Jadwal kunjungan dibuat parlemen setempat dan didiskusikan bersama USAID dan kami. Jadi kami ke sini bukan untuk jalan-jalan," kata Sumarjati, dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di London yang berlangsung di Kedutaan Besar Indonesia di London, Inggris, Rabu (16/5/2012) malam seperti dilaporkan wartawan Kompas.com, Heru Margianto.

Sumarjati menyampaikan ini menjawab tuntutan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di United Kingdom yang meminta transparansi kunjungan kerja lima angggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ke Inggris. PPI dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan Rizky meminta kepada rombongan BAKN untuk menjelaskan urgensi dan transpransi anggaran yang digunakan dalam kunjungan kerja ini.

Salah satu anggota rombongan, Eva Kusuma Sundari, menambahkan, prinsip transparansi kunjungan kerja ini sudah diterapkan sebelum keberangkatan dengan menggelar jumpa pers di Jakarta. Ia menjelaskan, tujuan utama kunjungan BAKN adalah peningkatan kapasitas kelembagaan.

Selama ini, kata Eva, peran BAKN sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau dikenal dengan UU MD3 sangat terbatas. BAKN hanya berwenang menelaah laporan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR dan melaporkannya kepada komisi-komisi terkait.

"Target kunjungan ini adalah melakukan revisi terhadap UU MD3 agar BAKN memiliki kewenangan yang lebih efektif. BAKN ini lembaga baru yang dibentuk pada tahun 2009. Ini praktik baru fungsi pengawasan yang dilakukan parlemen terhadap penggunaan keuangan negara. Kami ingin setiap sen uang negara harus dipertanggungjawabkan," tutur Eva.

Sepanjang hari Rabu, rombongan BAKN bertemu dengan perwakilan Office for Budget Responsibility, National Audit Office, dan Public Account Committe Pemerintah Inggris. Mereka juga mengikuti rapat resmi Public Account Committe dengan pejabat senior pemerintahan.

Selain Eva Kusuma Sundari (F-PDIP), rombongan yang dipimpin Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) ini juga beranggotakan Yahya Sacawirya (F-PD), Kamarudin Syam (F-PG), dan Nur Yasin (PKB). Turut pula dalam rombongan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Rombongan akan berada di Inggris sampai Jumat (18/5/2012), dilanjutkan ke Belanda hingga Kamis (24/5/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com