Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: SBY Tak Ingin Ani Yudhoyono Diusung sebagai Calon Presiden

Kompas.com - 15/05/2012, 13:59 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ingin keluarganya, terutama Ani Yudhoyono, diusung sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Presiden, kata Ruhut, ingin tokoh lain yang diusung Demokrat.

"Pak SBY memang pernah mengatakan kepada saya. SBY mengucapkan terima kasih kalau Bu Ani dielu-elukan, tapi beliau menyatakan tidak usah," kata Ruhut di Jakarta, Selasa (15/5/2012).

Ruhut dimintai tanggapan dari Demokrat, seperti anggota Dewan Pembina, Melani Leimena Suharli, dan pengurus DPP, Andi Nurpati, bahwa Ani sangat layak dan berpeluang besar untuk diusung sebagai capres.

"Bu Ani adalah politisi yang tangguh. Peluang beliau terbuka untuk dicalonkan. Nama beliau sangat populer di masyarakat," kata Nurpati.

Ruhut mengatakan, semua kader berhak mengusulkan tokoh untuk maju sebagai capres. Usulan pengusungan Ani, menurut dia, memang rasional. "Ibu Ani kan ibu negara. Jangan dipandang sebelah mata. Banyak ide brilian dari ibu negara. Sukses SBY campur tangan Ibu Ani juga," ujarnya.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok, menyatakan, pihaknya baru akan berbicara masalah capres pada 2013. Namun, jika kader sudah berbicara mengenai capres, kata dia, itu adalah hak setiap kader dan tidak bisa dilarang.

"Presiden kita selalu muncul dadakan. Pak Harto, Gus Dur, dan SBY muncul dadakan. Nggak ada capres dielu-elukan dari jauh-jauh. Malah nggak jadi nanti," kata Mubarok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com