Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Dewan Masih Malas

Kompas.com - 14/05/2012, 11:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Awal masa sidang IV tahun sidang 2011-2012, Senin (14/5/2012), Dewan Perwakilan Rakyat kembali menunjukkan citra yang masih buruk. Setelah reses sekitar satu bulan, anggota Dewan masih saja malas menghadiri rapat paripurna.

Akibat kemalasan itu, rapat paripurna terlambat dibuka lantaran belum korum. Sesuai jadwal, rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Ketua DPR Marzuki Alie baru membuka rapat pukul 10.30 WIB. Sebenarnya, jadwal rapat paripurna pukul 09.00 WIB. Lantaran anggota Dewan sulit datang pagi, pimpinan Dewan sepakat merubah menjadi pukul 10.00 WIB.

Saat membuka rapat, Marzuki mengungkapkan bahwa daftar hadir ditandatangani oleh 288 dari 560 anggota Dewan. Entah ke mana 272 anggota Dewan lainnya.

Sebelumnya, pihak Sekretariat Jenderal DPR menyebut sistem presensi dengan finger print sudah terpasang bulan Mei 2012. Penerapan finger print agar tak ada lagi anggota Dewan yang menitip presensi ke asisten pribadi atau staf ahli. Namun, hingga saat ini janji itu belum terealisasi.

Tak hanya ketika rapat paripurna. Kemalasan anggota Dewan juga terjadi ketika rapat di komisi. Kemalasan itu sedikit banyak berdampak pada fungsi legislasi. Dari target mengesahkan 64 rancangan undang-undang di tahun 2012, Dewan hanya mengesahkan dua RUU ketika masa sidang sebelumnya.

Dalam pidatonya, Marzuki meminta agar Dewan dapat mengoptimalkan fungsi legislasi dalam masa sidang kali ini yang akan berakhir 13 Juli 2012 . "Fungsi legislatis masih memprihatinkan," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com