Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pondokan Haji di Makkah Capai 68 Persen

Kompas.com - 12/05/2012, 19:23 WIB
Mohamad Bakir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Agama terus melakukan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2012, antara lain menyiapkan pemondokan jamaah haji reguler di kota Makkah. Dari kebutuhan untuk sekitar 200.000 orang, telah tercapai 68,22 persen.

"Panitia haji di Arab Saudi sampai saat ini telah memperoleh pemondokan sebanyak 226 rumah atau sebanyak 68,22 persen," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jumat (11/5/2012) malam, setiba dari kunjungan kerja di Arab Saudi.

Suryadharma mengatakan, meskipun saat ini dilakukan pembongkaran gedung-gedung di sekitar Masjidil Haram sehingga pencarian rumah bagi jamaah lebih sulit dibanding tahun lalu, panitia haji tetap menargetkan jarak terjauh pemondokan di Makkah 2.500 meter dari masjid ini.

"Kebutuhan tinggi, penawaran terbatas, harga (rumah) melonjak tajam," ujarnya.

Mengenai target 100 persen, Suryadharma berharap pada akhir Mei kebutuhan pemondokan jamaah telah terpenuhi. "Akhir Mei, karena kita tidak mau spekulasi. Tidak sedikit negara lain berani membayar mahal," katanya.

Suryadharma juga mengungkapkan hasil pertemuan dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi Dr Bandar bin Mohamed Hajjar, antara lain mengenai permintaan tambahan kuota, mengingat daftar tunggu jamaah Indonesia mencapai 1,7 juta orang dengan masa tunggu selama 12 tahun.

"Saya sudah bertemu Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi di Kantor Kementerian Haji Arab Saudi. Banyak yang sudah kami sampaikan. Bahwa Arab Saudia sebagai negeri kedua, Makkah dan Madinah selalu dirindukan umat Muslim Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi sudah makin naik sehingga yang mendaftar haji makin banyak, calon jamaah 1,7 juta orang dengan masa tunggu 12 tahun. Kami tidak bosan meminta kepada Arab Saudi untuk bisa menambah kuota," tuturnya.

Namun demikian, kata Suryadharma, permintaan kuota Indonesia sebanyak 30.000 orang belum mendapat jawaban dari Arab Saudi. "Bukan pemerintah Arab Saudi tidak ingin memberi tambahan kuota, tetapi keaadan yang memaksa. Area Arafah dan Mina terbatas, disamping itu tidak sedikit permintaan dari pemerintah yang lain," katanya.

"Memang dari tahun ke tahun tambahan kuota selalu diberi, jumlahnya 10.000 orang, tapi kami minta lebih dari itu sehingga bisa menekan jumlah antrean jamaah," tambahnya.

Suryadharma juga meminta agar Bahasa Indonesia dipergunakan dalam papan pengumuman atau rambu-rambu petunjuk bagi jamaah haji yang tersebar di Tanah Suci seperti di kawasan Arafah, Mina, dan Muzdalifah. "Hal itu mengingat jamaah haji Indonesia sebagai jamaah terbesar di dunia," ungkap Suryadharma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com