Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penelitian "Black Box" Dilakukan di Indonesia

Kompas.com - 12/05/2012, 08:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penelitian atas kotak hitam (black box) pesawat Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia yang jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat, akan dilakukan di Indonesia. Investigasi akan dilakukan oleh tim gabungan Indonesia dan Rusia di bawah koordinasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Menurut aturan internasional, kita yang pimpin, mereka anggota. Kita yang didukung untuk investigasi," kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Jumat (11/5/2012) malam, di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Tim investigasi gabungan antara Pemerintah Indonesia dan Rusia mulai dibentuk. Puluhan ahli Rusia sudah didatangkan dari negara tersebut ke Indonesia. "Masalah black box tetap akan kita usahakan di sini karena mereka (pihak Rusia) mau terbuka," ujarnya.

Kendala bahasa, diakui Mangindaan, akan menjadi tantangan tim investigasi gabungan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan interpreter teknis.

Untuk melakukan investigasi dan upaya evakuasi, Pemerintah Rusia menerbangkan 40 ahli negeri tersebut yang akan didampingi 37 orang lainnya. Hal ini merupakan realisasi dari kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin.

Ada dua kesepakatan dalam perbincangan antara Presiden SBY dan Presiden Putin. Dua hal itu yakni kerja sama Indonesia-Rusia untuk proses identifikasi forensik terhadap korban musibah tersebut, yang dalam hal ini Rusia juga memiliki ahli-ahli di bidang tersebut.

Kedua, Presiden Putin juga menawarkan kerja sama untuk mengirimkan pakar yang akan mengidentifikasi reruntuhan pesawat berpenumpang 47 orang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com