Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Yang Tak Korupsi Tak Perlu Berlebihan

Kompas.com - 09/05/2012, 11:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai beberapa pihak terlalu berlebihan menanggapi pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie saat diskusi di Universitas Indonesia, Depok. Pramono menilai tidak ada yang salah dalam pernyataan Marzuki.

"Saya lihat reaksi beberapa orang lebay banget. Terlalu berlebihan. Ngapain sampai harus menuntut Pak Marzuki. Apa yang harus dituntut? Bagi saya, yang tidak pernah korupsi nggak usah bereaksi berlebihan," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2012).

Hal itu dikatakan Pramono ketika dimintai tanggapan polemik yang terjadi pascapernyataan Marzuki di Universitas Indonesia (UI). Intinya, Marzuki mengkritik perilaku korupsi yang dilakukan sejumlah alumnus perguruan tinggi seperti UI dan Universitas Gadjah Mada.

Pengacara David Tobing yang kini menjadi mahasiswa Pasca-Sarjana UI lalu mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebagai alumnus S-1 UGM, Pramono mengaku tak tersinggung dengan pernyataan Marzuki. Pramono menduga ada kata-kata Marzuki yang terpenggal sehingga publik menerima makna yang berbeda.

"Mungkin ada pemenggalan kata-kata yang sering kali tidak ditampilkan secara lengkap. Saya bukan bermaksud membela Pak Marzuki. Orang kan ada kelebihan untuk berkomunikasi untuk jelaskan runut, detail. Tapi ada juga yang bahasanya terpotong, jadi ketika diberitakan menjadi berbeda," kata Pramono.

"Kalau bicara korupsi kan di semua sektor, baik di DPR, maupun pemerintahan, dan itu tidak memandang alumnus. Siapa saja bisa melakukan itu. Hanya karena dalam konteks beliau bicara di UI dan diminta untuk mengkritisi, mungkin konstruksi maknanya jadi berbeda dari realitas yang dia sampaikan," tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Ketika disinggung berbagai pernyataan Marzuki lainnya yang menjadi polemik di publik, Pramono menilai hal itu adalah pernyataan Marzuki sebagai individu. Menurut dia, berbagai pernyataan kontroversial Marzuki itu tidak mengganggu DPR. "Sebagai pribadi, beliau tidak bisa dibatasi bicara di luar konteks DPR," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com