KPK Berharap Nunun Divonis Sesuai Tuntutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Nunun Nurbaeti divonis empat tahun penjara sesuai dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum KPK. Nunun, terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, dijadwalkan mendengarkan putusan hakim terhadap perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (9/5/2012).

"Kami berharap tuntutan jaksa KPK dikabulkan hakim," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, melalui pesan singkat, Rabu.

Sebelumnya tim jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim menghukum Nunun empat tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta yang dapat diganti empat bulan kurungan.

Jaksa menilai Nunun terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan suap berupa cek perjalanan ke sejumlah anggota DPR 1999-2004. Pemberian suap tersebut berkaitan dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai DGSBI 2004. Menurut jaksa, Nunun terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat hukuman maksimal lima tahun penjara.

Selain itu, jaksa KPK meminta uang Rp 1 miliar Nunun dirampas negara. Uang tersebut merupakan hasil pencairan 20 lembar cek perjalanan yang masuk ke rekening pribadi Nunun.

Pada 8 Juni 2004, Nunun memberikan suap dalam bentuk cek perjalanan senilai total Rp 20,8 miliar ke sejumlah anggota DPR 1999-2004 melalui Arie Malangjudo. Cek tersebut merupakan bagian total 480 lembar cek BII senilai Rp 24 miliar yang diberikan kepada anggota DPR periode 1999-2004, antara lain Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDI-P), Endin AJ Soefihara (Fraksi PPP), dan Udju Juhaeri (Fraksi TNI/Polri).