Minta Maaf, Umar Patek Berkaca-kaca

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa terorisme Hisyam bin Ali Zein alias Umar Patek meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatannya. Terlebih kepada keluarga dan korban Bom Bali 2002.

"Saya Hisyam bin Ali Zein (Umar Patek) mengungkapkan rasa penyesalan saya karena ikut andil dalam bom Bali meskipun sedikit," kata Umar Patek saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (7/5/2012).

Ia mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus tersebut, namun andil yang dilakukannya bukan semata-mata atas keinginan dirinya sendiri.

"Saya lakukan itu bukan atas kemauan sendiri, tapi saya disuruh," ucapnya.

Selain itu, ia pun meminta maaf kepada keluarga korban, korban, pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Bali karena akibat pekerjaannya minimbulkan korban jiwa dan kerugian materil

"Akibat kejadian itu menimbulkan korban dalam jumlah besar, saya minta maaf kepada keluarga korban dan korban," ungkapnya.

"Kepada keluarga korban dan korban baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing saya minta maaf pada mereka semua, semoga ini jadi penebus dosa saya, moga saya bisa dimaafkan, permintaan maaf ini keluar dari hati saya," ungkapnya dengan menitikkan air mata.

Seperti diketahui Umar Patek terlibat dalam sejumlah aksi teror di Indonesia. Ia buronan Bom Bali I tahun 2002. Ia juga terlibat dalam bom natal tahun 2000. Lama menghilang, Patek diketahui kembali terlibat dalam pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar. Ia menyembunyikan keberadaan pelaku teroris, Dulmatin pada Juni 2009 sampai Maret 2010.

Patek juga dijerat karena membawa empat senjata api masuk ke Indonesia pada Juni 2009. Kasus lain, Patek menjadi tersangka dalam pemalsuan paspor. Dalam paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Patek memakai nama Anis Alwai Jafar. Setelah itu ia sempat melarikan diri ke Pakistan dan Filipina. Patek ditangkap polisi Pakistan awal Maret 2011 dan dipulangkan ke Indonesia.

Terkait serangkaian kasus itu, Patek dijerat Pasal 9, Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 340 KUHP, UU Darurat Tahun 1951, Pasal 266 KUHP, dan Pasal 55 UU Imigrasi.(Adi Suhendi)