Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Polri Dipimpin Timur, Kekerasan Meningkat

Kompas.com - 07/05/2012, 11:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus bertanggung jawab atas ketidakberdayaan pihak kepolisian dalam menghadapi tindakan intoleransi. PDI-P menilai, tidak ada keadilan ketika penyelesaian hukum beberapa kasus belakangan ini.

"Penyerang tidak dijamah dan korban dikorbankan adalah praktik memprihatinkan dari kepolisian. Itu justru memunculkan konflik laten yang berkepanjangan. PDI-P memberi catatan kepada Kapolri di tahun pertama kepemimpinannya, kelompok-kelompok intoleran dengan eskalasi tindakan kekerasannya semakin memburuk," kata anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Eva Kusuma Sundari, melalui pesan singkat, Senin (7/5/2012).

Hal itu dikatakan Eva menyikapi tiga kasus yang terjadi dalam seminggu terakhir, yakni pertama, bentrokan antara massa ormas dan warga di Jalan RE Martadinata, Solo. Kedua, pembubaran secara paksa diskusi dan peluncuran buku yang berjudul Allah, Liberty and Love di Teater Salihara, Jakarta. Ketiga, penganiayaan terhadap aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) saat meliput aksi intoleran terhadap pelaksanaan ibadah jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat.

Eva mempertanyakan sikap kepolisian di Solo yang membiarkan anggota ormas berkeliaran dengan menenteng senjata tajam hingga mengakibatkan korban luka. "Sebaliknya, warga yang mau mencegah justru ditodong pistol aparat dan dilarang keluar rumah. Yang parah, Kapolres Solo justru menyalahkan warga atas insiden yang dipicu dendam dua kelompok preman," kata Eva.

Eva menambahkan, insiden Salihara menunjukkan bahwa kepolisian aktif menjadi utusan ormas untuk membubarkan diskusi. Padahal, menurut dia, diskusi itu digelar di ruang yang tergolong privat.

"Terlepas dari kontroversi pandangannya, aktivis Kanada, (Irshad) Manji, adalah tamu sah negara dan masuk secara legal sehingga negara mempunyai kewajiban melindungi hak asasinya," kata Eva.

Adapun kasus HKBP Filadelfia, lanjut Eva, sama seperti kasus GKI Yasmin di Bogor. Putusan Mahkamah Agung terkait izin mendirikan bangunan gereja tidak ditegakkan oleh aparat negara, baik pemerintah daerah maupun kepolisian. "Aparat justru bergabung dalam pembangkangan hukum sesuai desakan kelompok intoleran," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com