Jumat, 25 Juli 2014

News / Nasional

Berkas Grasi Corby Masih di Menhuk dan HAM

Jumat, 4 Mei 2012 | 17:19 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan mengatakan, permohonan grasi terpidana perkara narkotika, Schapelle Corby, warga negara Australia, saat ini telah dilimpahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerima surat rekomendasi grasi dari Kemenhuk dan HAM.

"Kalau sudah memenuhi pertimbangan hukum, mungkin bisa diajukan ke Presiden," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan, Jumat (4/5/2012).

Terkait kabar yang beredar bahwa surat rekomendasi permohonan grasi Corby, yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, karena menyelundupkan 4,1 kilogram ganja, telah di tangan Presiden, Julian kembali membantahnya.

"Saya belum pernah melihat suratnya," kata Julian.

Menurutnya, selain Corby, banyak terpidana lainnya yang juga mengajukan permohonan grasi ke Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, kementeriannya tengah mempertimbangkan untuk mengurangi masa hukuman Corby selama lima tahun.

Amir mengatakan, dirinya berharap Pemerintah Australia melakukan hal yang sama atau resiprokal terhadap nelayan Indonesia yang divonis oleh pengadilan Australia akibat terlibat kasus penyelundupan orang secara ilegal ke negara tersebut.

Saat ini, Kemenhuk dan HAM tengah melakukan harmonisasi pertimbangan bersama Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Amir mengatakan, pengurangan hukuman tersebut sangat wajar. Terlebih, Corby telah menjalani masa hukuman selama tujuh tahun.

Pengacara Corby, Iskandar Nawing, mengatakan, dia juga sudah mendapatkan kabar bahwa Kemenhuk dan HAM mendukung pembebasan lebih awal bagi Corby.

"Mudah-mudahan keputusan dari Presiden segera turun," kata Iskandar. "Sepengetahuan saya, ada batas waktu yang harus dipenuhi bagi Presiden untuk segera memutuskannya," ucapnya.

Bila Corby mendapatkan grasi dan hukumannya dikurangi 10 tahun, dia akan dibebaskan tahun 2014, pada tahun yang sama berakhirnya pemerintahan Presiden Yudhoyono. Namun, dilaporkan bahwa permohonan grasi biasanya dikabulkan bila terpidana menyatakan bersalah atas perbuatannya, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Corby.


Penulis: Hindra Liauw
Editor : Tri Wahono