Pengamat: Pembatasan BBM Tidak Akan Jadi Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan jadi dijalankan pada tahun ini. Sekalipun jadi dilakukan, pembatasan tidak menghemat volume konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan.

"Ya sebenarnya bukan hanya ditunda, tapi ini tidak akan jadi dijalankan," ucap Pri ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (4/5/2012).

Menurut dia, pembatasan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang telah didengungkan sejak lama. Namun Pemerintah tidak siap melakukannya sehingga sempat memilih menaikkan harga BBM bersubsidi. Ketika saat ini rencana itu muncul kembali, Pri pun memandang pesimistis hal itu. "Ya tahun ini kalau mau dipaksakan (Pemerintah) belum siap. Ini sudah perdebatan lama sehingga akhirnya memilih naikkan harga BBM karena dulu belum siap," tambahnya.

Pri menilai, bila rencana pembatasan jadi dilakukan, volume konsumsi BBM bersubsidi yang dihemat tidak besar. Jika jadi dilakukan mulai pertengahan tahun maka konsumsi yang dihemat paling hanya 1 juta kiloliter. "Itu pun kalau tidak terjadi kebocoran," tegas Pri.

Namun, bila pembatasan tidak sama sekali dilakukan tahun ini maka kuota konsumsi BBM bersubsidi akan terlampaui hingga 43 juta kiloliter. Lebih 3 juta kiloliter dari kuota yang dipatok dalam APBN-Perubahan 2012. Artinya, prediksi Pri jauh lebih sedikit ketimbang prediksi Pemerintah yang mencapai 47 juta kiloliter. "Kalau sampai 47 juta kiloliter itu nggak ya. Sekitar 43 juta kiloliter. Tahun lalu saja sekitar 41,5 juta kiloliter. Itu terlalu bombastis," pungkas Pri.

Seperti diwartakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, pemerintah menunda rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan pribadi hingga batas waktu yang tak ditentukan. Pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini dinilai sulit diawasi.

"Kami akan melakukannya secara sporadis. Ada beberapa SPBU yang tak lagi menjual premium bersubsidi. Jadi untuk kendaraan pribadi ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan," kata Jero, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/5/2012).