Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Auktor Politik yang Olah Kasus PPID

Kompas.com - 03/05/2012, 20:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menuding ada pihak tertentu yang ingin menghancurkan PKS dengan mengkaitkan dua kadernya dengan kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), yang menjerat tersangka Wa Ode Nurhayati.

"Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendeskreditkan PKS dengan menghubung-hubungkan kasus Wa Ode dengan Tamsil Linrung sebagai pimpinan Banggar dan Anis Matta sebagai pimpinan DPR," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Kamis (3/5/2012).

Seperti diketahui, Wa Ode menyeret Anis dan Tamsil terlibat kasus pengalokasian DPPID. "Saya hanya menegaskan bahwa di kasus PPID yang saat ini saya menjadi tersangka, yang menyalahgunakan itu jelas dalam proses surat-menyurat, dalam sisi administrasi yang kemudian merugikan kepentingan daerah. Itu jelas mulai dari Anis Matta," kata Wa Ode waktu itu.

Wa Ode disangka menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq melalui pengusaha Haris Surahman. Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan mantan anggota Banggar itu sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.

Mahfudz mengaku sudah lama mengetahui informasi bahwa Wa Ode menerima komitmen fee terkait dana PPID. Menurut Mahfudz, dirinya sudah mengingatkan Wa Ode melalui salah seorang pimpinan fraksi PAN agar hati-hati berbicara soal calo anggaran di DPR.

"Tapi Wa Ode terlena saat sejumlah media menyebut pahlawan anggaran. Sekarang, saat dirinya terjerat hukum oleh KPK, ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya," kata Mahfudz.

Secara terpisah, Anis mengaku sudah menyerahkan berbagai dokumen terkait pembahasan PPID kepada penyidik KPK saat diperiksa tadi. Dia mengaku tidak ada penyimpangan dalam pembahasan PPID di DPR. Menurut Anis, kasus suap yang menjerat Wa Ode adalah hal yang berbeda.

"Saya sampaikan ke KPK lebih relevan menelusuri aliran dana ke mana saja. Ini siapa saja yang menikmati uang Wa Ode," kata Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com