Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Ada Auktor Politik yang Olah Kasus PPID

Kompas.com - 03/05/2012, 20:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menuding ada pihak tertentu yang ingin menghancurkan PKS dengan mengkaitkan dua kadernya dengan kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), yang menjerat tersangka Wa Ode Nurhayati.

"Memang ada aktor-aktor politik yang mengolah kasus ini untuk mendeskreditkan PKS dengan menghubung-hubungkan kasus Wa Ode dengan Tamsil Linrung sebagai pimpinan Banggar dan Anis Matta sebagai pimpinan DPR," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq melalui pesan singkat, Kamis (3/5/2012).

Seperti diketahui, Wa Ode menyeret Anis dan Tamsil terlibat kasus pengalokasian DPPID. "Saya hanya menegaskan bahwa di kasus PPID yang saat ini saya menjadi tersangka, yang menyalahgunakan itu jelas dalam proses surat-menyurat, dalam sisi administrasi yang kemudian merugikan kepentingan daerah. Itu jelas mulai dari Anis Matta," kata Wa Ode waktu itu.

Wa Ode disangka menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq melalui pengusaha Haris Surahman. Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menetapkan mantan anggota Banggar itu sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.

Mahfudz mengaku sudah lama mengetahui informasi bahwa Wa Ode menerima komitmen fee terkait dana PPID. Menurut Mahfudz, dirinya sudah mengingatkan Wa Ode melalui salah seorang pimpinan fraksi PAN agar hati-hati berbicara soal calo anggaran di DPR.

"Tapi Wa Ode terlena saat sejumlah media menyebut pahlawan anggaran. Sekarang, saat dirinya terjerat hukum oleh KPK, ada yang mendorongnya untuk menarik-narik pihak lain yang tidak berhubungan dengan kasusnya," kata Mahfudz.

Secara terpisah, Anis mengaku sudah menyerahkan berbagai dokumen terkait pembahasan PPID kepada penyidik KPK saat diperiksa tadi. Dia mengaku tidak ada penyimpangan dalam pembahasan PPID di DPR. Menurut Anis, kasus suap yang menjerat Wa Ode adalah hal yang berbeda.

"Saya sampaikan ke KPK lebih relevan menelusuri aliran dana ke mana saja. Ini siapa saja yang menikmati uang Wa Ode," kata Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Nasional
    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Nasional
    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Nasional
    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

    Nasional
    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Nasional
    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Nasional
    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    Nasional
    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Nasional
    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Nasional
    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Nasional
    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Nasional
    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Nasional
    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

    Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com