Ekonomi Ramah Lingkungan Tema Besar Rio+20

Jakarta, Kompas - Ekonomi ramah lingkungan akan menjadi salah satu tema besar sidang pleno pada Rio+20, Juni mendatang. Pada sidang pleno Rio+20, yang merupakan peringatan ke-20 Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, akan dibahas dua tema besar.

Selain ekonomi ramah lingkungan, tema utama lainnya juga bagaimana meningkatkan kerja sama internasional untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, ada juga tujuh isu lain yang dibicarakan, yakni ekonomi ramah lingkungan, pengurangan risiko bencana, energi berkelanjutan, kelautan, kota, penanganan hutan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Demikian diungkapkan Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC) Michele Zaccheo yang didampingi Direktur Keuangan dan Administrasi Kehati Edison Hulu pada pertemuan dengan media, di Jakarta, Rabu (2/5).

Dua tema besar itu diambil untuk menyikapi jumlah penduduk dunia yang mencapai 7 miliar jiwa. Sekitar 1 miliar orang, kelaparan setiap hari.

Tema ekonomi ramah lingkungan menyangkut bagaimana membangun ekonomi ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. ”Bagaimana melaksanakan ekonomi ramah lingkungan, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta memberi dukungan kepada negara berkembang dalam prinsip pembangunan hijau,” ujar Michele.

Ekonomi hijau

Ekonomi ramah lingkungan mencakup empat hal. Pertama, soal pajak di negara maju untuk membantu negara berkembang. Kedua, soal insentif bagi investasi jangka panjang. Ketiga, pendanaan baru agar pengembangan pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan, serta keempat, mencari cara memonitor pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hal itu misalnya dengan indeks dan pengukuran—apakah suatu pembangunan bisa dikategorikan berkelanjutan atau tidak.

Adapun tema kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan mencakup empat isu. Pertama, terkait tata kelola pemerintahan. Kedua, soal menetapkan sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan. Ketiga, pembuatan laporan periodik soal pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Keempat, membentuk satu payung baru untuk pembangunan berkelanjutan.

”Pembentukan payung baru merupakan upaya meningkatkan pemahaman antarnegara tentang kebijakan pembangunan setiap negara sebagai harmonisasi komitmen internasional dengan pelaksanaan hingga ke tingkat pemerintah lokal,” katanya.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Sipil (CSO) Siti Maimunah, seusai mengikuti program belajar bersama menjelang Rio+20, belum tampak ada agenda signifikan dari Pemerintah Indonesia. Sementara laporan negara juga belum siap.

Pada rangkaian pertemuan Rio+20, 13-22 Juni 2012, akan berkumpul lebih dari 100 kepala negara. Tema Rio+20 adalah ”Masa Depan yang Kita Mau”. Warga biasa, pebisnis, akademisi, anggota parlemen, dan dari kelompok mayor (petani, perempuan, dan pemuda) dapat menyatakan keinginannya akan masa depan yang mereka inginkan.

Mereka bisa berpartisipasi dan berbagi ide di Facebook, Twitter dengan hashtag #Rioplus20 atau melalui situs www.un.org/futurewewant. (ISW)