Korup Kok Bisa Dapat Penghargaan?

KOMPAS.com — Peringatan Hari Otonomi Daerah, Rabu (25/4/2012), di Jakarta, berlangsung meriah. Sebanyak 33 kepala daerah menerima penghargaan atas peringkat baik kinerja pemerintahannya.

Di tingkat provinsi, ”juara lomba” kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sepuluh kabupaten yang juga mendapat penghargaan secara berturut-turut adalah Sleman, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Jombang, Luwu Utara, Kulon Progo, Pacitan, Sukoharjo, dan Bogor. Adapun peringkat kesatu sampai kesepuluh untuk tingkat kota adalah Yogyakarta, Magelang, Tangerang, Semarang, Samarinda, Bogor, Sukabumi, Depok, Makassar, dan Cimahi.

Beberapa warga dari daerah penerima penghargaan langsung mengernyitkan kening. ”Kok bisa Semarang yang wali kotanya tersangka dan sekdanya (sekretaris daerahnya) sudah divonis satu setengah tahun dapat penghargaan,” kata Wahyu, warga asal Semarang.

Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada DPRD Kota Semarang untuk melancarkan pembahasan APBD. Sebelumnya, pejabat tertinggi dalam birokrasi Pemkot Semarang—Sekda (nonaktif) Akhmat Zaenuri—divonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk kasus sama.

Kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi perumahan bersubsidi juga menjerat Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

Kota Bogor tahun ini naik ke peringkat keenam setelah tahun lalu berada di posisi kesepuluh. Namun, perbaikan kinerja pemerintah tetap tidak terasa. Angkutan umum tidak tertata, izin trayek seakan dilepas tanpa kendali. Akibatnya, Bogor tidak lagi disebut kota hujan, tetapi kota seribu angkot.

Dalam penataan kota juga demikian. Pasar tumpah membuat Jalan Suryakencana kumuh setiap petang menjelang. Jalur kendaraan menjadi sangat sempit, tiada perubahan dari tahun ke tahun. Ini disebabkan izin pembangunan pasar modern yang berlebihan. Pasar Ramayana yang dahulu menjadi pasar induk sayur diubah menjadi Bogor Trade Mall. Pedagang sayur hijrah ke Jalan Suryakencana.

Di tingkat provinsi, selain beberapa prestasi, kekurangan juga masih tampak menonjol. Sulawesi Selatan, misalnya, belum menyelesaikan jalur trans-Sulawesi Maros-Parepare sejak 2008. Padahal, jalur ini sangat penting untuk perekonomian.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengelak dan menyebut semua provinsi punya masalah dengan infrastruktur, terutama jalan. Apalagi kondisi anomali cuaca dan frekuensi penggunaan jalan akibat pertumbuhan ekonomi membuat jalan semakin terbebani. Selain itu, ujarnya, Sulsel menyuplai beras di 17 provinsi lain. Sebaliknya, anggaran pemeliharaan jalan sangat terbatas. Karena itu, ia berupaya meminjam anggaran dari Menteri Keuangan.

Sementara Jawa Timur masih berkutat dengan tingginya belanja pegawai dan pemerataan kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, setelah dikaji, belanja pegawai pada APBD provinsi tidak mencapai 50 persen. Belanja pegawai hanya tinggi di Ngawi, yakni 69 persen dari APBD-nya. Itu pun akibat pendapatan asli daerahnya rendah.

Di sisi lain, Soekarwo mencatat beberapa prestasi, seperti berani menolak impor garam dan daging. Impor produk yang sudah dihasilkan Jatim, bahkan surplus, jelas perlu ditolak.

Adapun Jateng kini menghadapi tidak harmonisnya hubungan gubernur dan wakil gubernur. Namun, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, sepanjang tidak mengganggu pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, hal itu tidak termasuk penilaian.

Kendati demikian, banyaknya catatan pada daerah yang dinilai berkinerja baik tentu membuat warga mengernyitkan kening. Kok dapat penghargaan? (Nina Susilo)