JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar diharapkan mengambil keputusan soal penetapan calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan lebih memperhitungkan kepentingan lebih luas bagi partai dan bangsa Indonesia daripada kepentingan elite partai.
Jangan terlalu memaksakan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, jika memang elektabilitasnya atau tingkat keterpilihannya di masyarakat sulit didongkrak.
"Elektabilitas Aburizal Bakrie tidak tinggi akibat masih sering dikaitkan dengan beberapa kasus, terutama lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kampanye canggih pun sulit menghapus ingatan publik tentang sosoknya berhubungan dengan penanganan lumpur yang belum tuntas sampai sekarang ini," kata dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Iding R Hasan, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).
Iding R Hasan mengingatkan agar Golkar sebagai partai besar mau mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih besar. Memaksakan penetapan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden secara terburu-buru saat ini justru bisa kontraproduktif.
"Di internal Golkar, Aburizal juga dianggap belum benar-benar didukung seluruh jajaran pengurus, terutama di tingkat kabupaten atau kota. Jika pencalonannya dipaksakan lewat kekuasaan elite, itu bisa mengganggu keutuhan partai, bahkan memicu konflik internal," katanya.
Seperti diberitakan, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar memajukan Rapat Pimpinan Nasional pada Juni atau Juli nanti. Agendanya, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014. Namun, sebagian pengurus partai menentang rencana itu karena dianggap terlalu terburu-buru dan belum menjaring suara dari tingkat bawah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.