Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Capres Golkar Harus Secara Demokratis

Kompas.com - 02/05/2012, 06:24 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan paradigma baru pada Era Reformasi, Partai Golkar telah berkomitmen untuk membangun sistem demokrasi bagi partai sekaligus bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, penetapan calon presiden dari partai ini untuk Pemilu 2014 juga mesti dilakukan secara demokratis.

"Partai Golkar perlu melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) partai untuk mengambil keputusan soal penetapan calon presiden untuk Pemilu 2014. Itu usulan dari Dewan Pertimbangan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, di Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Sebagaimana diberitakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar memajukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Juni atau Juli nanti. Agendanya, menetapkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden untuk Pemilu 2014.

Namun, sebagian pengurus partai menentang rencana itu karena dianggap terlalu terburu-buru dan belum menjaring suara dari tingkat bawah. Akbar Tanjung menjelaskan, Dewan Pertimbangan telah mengirimkan surat ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, 25 April lalu.

Isinya, usulan pada DPP untuk terlebih dahulu menyamakan proses penetapan calon presiden yang mencakup sistem, tata cara, dan mekanismenya. Rapimnas yang dipercepat itu diharapkan dapat membahas agenda tersebut.

Penetapan calon presiden sepatutnya melibatkan semua stakeholders (pemangku kepentingan) di partai. Itu mencakup seluruh jajaran pengurus partai dari atas sampai bawah, termasuk pengurus di tingkat kabupaten dan kota, serta organisasi yang berafiliasi pada partai.

"Berikan kesempatan kepada seluruh stakeholder partai untuk mengusulkan sejumlah nama calon presiden," katanya. Nama-nama itu lantas diseleksi secara obyektif dan demokratis sehingga mengerucut menjadi sejumlah nama terpilih, seperti 10, 11 atau 12 nama.

Setelah disurvei satu lembaga yang profesional, independen, dan kredibel, lima nama yang mendapat elektabilitas (keterpilihan) tinggi dikirim ke Rapimnas. Rapat pada akhir tahun 2012 akan memilih satu dari lima nama itu.

"Penetapan capres harus dilakukan dengan semangat demokratis. Dengan paradigma baru, Golkar harus mendorong proses demokrasi ke dalam tubuh partai dan keluar," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com