Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kunjungan Kerja DPR ke Luar Negeri Akan Ditertibkan

Kompas.com - 01/05/2012, 14:51 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui bahwa beberapa kunjungan kerja atau kunker ke luar negeri yang selama ini dilakukan anggota Dewan tak sesuai dengan arahan pimpinan DPR. Akibatnya, terjadi kritikan dari masyarakat.

"Kita ingin mencari jalan menertibkan kembali," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2012).

Pramono dimintai tanggapan kritikan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman ketika rombongan anggota Komisi I DPR yang membawa serta keluarga mendatangi KBRI di Berlin.

Pramono mengatakan, pimpinan DPR telah melakukan pembenahan mengenai kunker ke luar negeri, seperti hanya mengizinkan untuk kepentingan pembahasan rancangan undang-undang dan tugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Selain tugas itu, pimpinan tak mengizinkan.

Namun, kata Pramono, anggota Dewan cenderung tidak melakukan sosialisasi agenda, anggaran, hingga hasil kunker kepada publik melalui media. "Tidak perlu sembunyi-sembunyi yang menimbulkan kecurigaan dan penafsiran yang beraneka ragam. Kalau apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan dijalankan, saya yakin tidak akan membuat polemik di publik," kata dia.

Pramono menambahkan, pimpinan DPR pasti bertanggung jawab atas persetujuan kunker ke luar negeri. Namun, kata politisi PDI Perjuangan itu, tidak mungkin pimpinan DPR bertanggung jawab atas ekses dari kunker itu, seperti kegiatan belanja.

"Yang paling penting, jangan ketika bertugas melakukan tindakan yang akhirnya menimbulkan kontraproduktif, kemarahan publik, kemarahan teman-teman mahasiswa, atau pelajar yang ada di luar," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com