Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sopir Anas dan Operasi Intelijen Selendang

Kompas.com - 30/04/2012, 15:03 WIB

Oleh Prayitno Ramelan, pengamat intelijen

KOMPAS.com — Anas Urbaningrum tidak putus terus diberitakan media, terlebih apabila hal itu menyangkut hal yang berbau negatif. Setelah diberitakan terlibat korupsi oleh Nazaruddin, mantan bendahara partai yang dipimpinnya, kini media memberitakan dua mobilnya kadang memakai nomor polisi palsu. Tidak main-main, mobil yang dipakai istri dan diantarnya ke KPK juga menggunakan nomor palsu itu.

Polisi memastikan bahwa pelat nomor B 1716 SDC yang dipasang di dua mobil milik Ketua Umum Partai Demokrat itu palsu alias tak terdaftar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan kepada media bahwa penggunaan nomor palsu tersebut atas inisiatif sopir Anas, dengan alasan merasa sering dibuntuti orang.

Detik memberitakan bahwa sopir Anas sering mengganti nomor polisi dua mobilnya dengan nopol B 1716 SDC. Dua mobil Anas tersebut, yaitu Kijang Innova, seharusnya bernopol B 1584 TOM atas nama Irmansyah yang beralamat di Jalan Mawar Merah, Jakarta Timur. Sementara Toyota Vellfire hitam bernopol B 69 AUD dengan nama pemilik Wasith Su Ady, yang beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat, demikian penjelasan Rikwanto.

Kedua mobil dipakai sang Ketua Umum dengan istrinya juga pada saat acara partai dan lainnya. Nah, ada apa sebenarnya ulah si sopir yang bisa membawa pemimpin the rulling party itu mendapat masalah baru.

Pada saat penulis bertugas di Pangkalan Halim Perdana Kusuma sebagai perwira Intelud, terjadi pencurian mobil di dalam dan di sekitar pangkalan, baik yang lengkap STNK maupun tanpa STNK. Setelah melarikan mobil curian itu, para pencuri mengganti nomor polisi mobil dengan nomor palsu untuk menghindari penyekatan yang dilakukan. Kemudian mobil dijual si sindikat, istilah dalam dunia curanmor, dengan STNK (berselendang) harga lebih mahal, tanpa selendang harganya lebih murah. Para pencuri tersebut kemudian dapat digulung setelah dilakukan counter dengan penjejakan dan penyekatan.

Dalam dunia intelijen, hal serupa juga dilakukan dalam operasi clandestine, semuanya dengan cover (kedok), ya data diri, penampilan, dan lainnya. Semua tindakan dalam rangka pengamanan pribadi agen, pengamanan kegiatan, informasi, dan pengamanan organisasi. Tampaknya sopir Anas meniru kegiatan intelijen, pengamanan pribadi juragannya, menggunakan cover number untuk mobil pribadi Anas.

Tetapi, ada yang dilupakannya. Tindakannya jelas salah, jangan mendudukkan Anas sebagai ketua parpol terbesar di Indonesia dalam mobil dengan nomor palsu. Tidak bisa dibayangkan apabila mobil tersebut saat ditumpangi Anas dengan nomor palsu itu mengalami kecelakaan, misalnya menabrak orang lain hingga meninggal. Masalah besar jelas akan dijumpai Anas, menyangkut masalah hukum dan citra.

Dalam operasi intelijen saja, penggunaan cover kendaraan tidak dibenarkan menggunakan nomor palsu. Memang kemudian berganti mobil membutuhkan dana yang cukup banyak. Sebaiknya secara rutin, apabila akan melakukan pengamanan pribadi dengan menghindari penjejakan, Anas menyewa saja. Maksudnya supaya tidak diberitakan negatif, yang jelas akan membawa dampak terhadap diri pribadi ataupun partai yang dipimpinnya. Yang rusak adalah citra.

Apabila Anas merasa terancam bisa meminta bantuan pengamanan polisi, atau bisa saja menyewa tenaga pengamanan pribadi (bodyguard) dari perusahaan yang bergerak di bidang sekuriti. Faktor kejujuran merupakan bagian inti penilaian publik terhadap para elite politik yang kini secara umum dinilai tidak jujur. Terlebih, Anas terus diberitakan dalam keterlibatannya dalam tindak korupsi oleh Nazaruddin, ini yang harus dijaganya.

Kini, nasi sudah menjadi bubur, tindakan si sopir dalam operasi bergaya-gaya intelijen yang dipikirnya sendiri, terlepas bosnya tahu atau tidak (jelas tahu sepertinya), sebaiknya jangan ditiru oleh pejabat ataupun kalangan elite politik lainnya. Pakai saja mobil berselendang, itu sedikit masukan dan saran penulis. Sayang, nama besar dihancurkannya sendiri karena sebuah tindakan naif yang dipikirnya benar. Oh, politik. (www.ramalanintelijen.net)

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Kompasiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com