Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2012, 15:03 WIB

Oleh Prayitno Ramelan, pengamat intelijen

KOMPAS.com — Anas Urbaningrum tidak putus terus diberitakan media, terlebih apabila hal itu menyangkut hal yang berbau negatif. Setelah diberitakan terlibat korupsi oleh Nazaruddin, mantan bendahara partai yang dipimpinnya, kini media memberitakan dua mobilnya kadang memakai nomor polisi palsu. Tidak main-main, mobil yang dipakai istri dan diantarnya ke KPK juga menggunakan nomor palsu itu.

Polisi memastikan bahwa pelat nomor B 1716 SDC yang dipasang di dua mobil milik Ketua Umum Partai Demokrat itu palsu alias tak terdaftar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan kepada media bahwa penggunaan nomor palsu tersebut atas inisiatif sopir Anas, dengan alasan merasa sering dibuntuti orang.

Detik memberitakan bahwa sopir Anas sering mengganti nomor polisi dua mobilnya dengan nopol B 1716 SDC. Dua mobil Anas tersebut, yaitu Kijang Innova, seharusnya bernopol B 1584 TOM atas nama Irmansyah yang beralamat di Jalan Mawar Merah, Jakarta Timur. Sementara Toyota Vellfire hitam bernopol B 69 AUD dengan nama pemilik Wasith Su Ady, yang beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat, demikian penjelasan Rikwanto.

Kedua mobil dipakai sang Ketua Umum dengan istrinya juga pada saat acara partai dan lainnya. Nah, ada apa sebenarnya ulah si sopir yang bisa membawa pemimpin the rulling party itu mendapat masalah baru.

Pada saat penulis bertugas di Pangkalan Halim Perdana Kusuma sebagai perwira Intelud, terjadi pencurian mobil di dalam dan di sekitar pangkalan, baik yang lengkap STNK maupun tanpa STNK. Setelah melarikan mobil curian itu, para pencuri mengganti nomor polisi mobil dengan nomor palsu untuk menghindari penyekatan yang dilakukan. Kemudian mobil dijual si sindikat, istilah dalam dunia curanmor, dengan STNK (berselendang) harga lebih mahal, tanpa selendang harganya lebih murah. Para pencuri tersebut kemudian dapat digulung setelah dilakukan counter dengan penjejakan dan penyekatan.

Dalam dunia intelijen, hal serupa juga dilakukan dalam operasi clandestine, semuanya dengan cover (kedok), ya data diri, penampilan, dan lainnya. Semua tindakan dalam rangka pengamanan pribadi agen, pengamanan kegiatan, informasi, dan pengamanan organisasi. Tampaknya sopir Anas meniru kegiatan intelijen, pengamanan pribadi juragannya, menggunakan cover number untuk mobil pribadi Anas.

Tetapi, ada yang dilupakannya. Tindakannya jelas salah, jangan mendudukkan Anas sebagai ketua parpol terbesar di Indonesia dalam mobil dengan nomor palsu. Tidak bisa dibayangkan apabila mobil tersebut saat ditumpangi Anas dengan nomor palsu itu mengalami kecelakaan, misalnya menabrak orang lain hingga meninggal. Masalah besar jelas akan dijumpai Anas, menyangkut masalah hukum dan citra.

Dalam operasi intelijen saja, penggunaan cover kendaraan tidak dibenarkan menggunakan nomor palsu. Memang kemudian berganti mobil membutuhkan dana yang cukup banyak. Sebaiknya secara rutin, apabila akan melakukan pengamanan pribadi dengan menghindari penjejakan, Anas menyewa saja. Maksudnya supaya tidak diberitakan negatif, yang jelas akan membawa dampak terhadap diri pribadi ataupun partai yang dipimpinnya. Yang rusak adalah citra.

Apabila Anas merasa terancam bisa meminta bantuan pengamanan polisi, atau bisa saja menyewa tenaga pengamanan pribadi (bodyguard) dari perusahaan yang bergerak di bidang sekuriti. Faktor kejujuran merupakan bagian inti penilaian publik terhadap para elite politik yang kini secara umum dinilai tidak jujur. Terlebih, Anas terus diberitakan dalam keterlibatannya dalam tindak korupsi oleh Nazaruddin, ini yang harus dijaganya.

Kini, nasi sudah menjadi bubur, tindakan si sopir dalam operasi bergaya-gaya intelijen yang dipikirnya sendiri, terlepas bosnya tahu atau tidak (jelas tahu sepertinya), sebaiknya jangan ditiru oleh pejabat ataupun kalangan elite politik lainnya. Pakai saja mobil berselendang, itu sedikit masukan dan saran penulis. Sayang, nama besar dihancurkannya sendiri karena sebuah tindakan naif yang dipikirnya benar. Oh, politik. (www.ramalanintelijen.net)

Artikel ini sebelumnya sudah dimuat di Kompasiana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com