Masyarakat Adat Tolak Fasilitas SHMS di Suramadu

BANGKALAN, KOMPAS.com - Peresmian fasilitas Structural Health Monitoring System (SHMS) oleh Menteri Pekerjaan Umum pada Senin (30/4/2012) di Jembatan Suramadu Sisi Madura mendapat penolakan dari sekelompok orang yang menamakan dirinya Masyarakat Adat Madura. Mereka mendatangi lokasi peresmian untuk berorasi menyatakan penolakannya.

Koordinator aksi Jasulin mengatakan, pembangunan Suramadu melalui lembaga seperti Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) tidak menghormati adat dan tokoh adat Madura. Oleh karena itu mereka menolak kehadiran Kepala B2PJN di Madura.

"Kami punya nilai adat sendiri, siapapun yang masuk Madura harus kerjasama dengan tokoh adat Madura, dan harus memahami nilai dan kultur masyarakat Madura," katanya.

Sampai saat ini mereka masih terus berorasi. Adapun Menteri PU yang dijadwalkann meresmikan fasilitas SHMS pukul 10.00 belum tampak di lokasi.

SHMS merupakan bidang baru dalam mendeteksi kerusakan dengan metoda pengujian tak rusak dengan cara mengintegrasikan sistem dengan struktur infrastruktur (jembatan). Teknologi ini dapat memperpanjang umur pelayanan jembatan, karena penurunan kemampuan (degradasi) dan kerusakan (deterioration) dapat dideteksi lebih awal.

Dalam rilisnya B2PJN V A.G Ismail mengatakan, Jembatan Suramadu merupakan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keberadaan SHMS diharapkan dapat membuat jembatan tersebut beroperasi sesuai usia rencana, yakni 100 tahun. "Total dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun SHMS mencapai Rp 100 miliar yang dipenuhi dalam dua tahun anggaran, yakni 2009 dan 2011," katanya.