Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angelina Ajukan Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 29/04/2012, 17:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

AKARTA, KOMPAS.com - Angelina Sondakh akan mengajukan penangguhan penahanan atas dirinya. Angelina atau Angie adalah tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional.

"Besok atau lusa saya akan mengajukan permohonan baru untuk penangguhan penahanan," kata pengacara Angelina, Teuku Nasrullah di Jakarta, (29/4/2012).

Menurut Teuku, pihaknya mempertanyakan urgensi penahanan yang dilakukan KPK terhadap Angelina. KPK menahan Angie di Rumah Tahanan Salemba Cabang KPK sejak Jumat (27/4/2012).

"Yang saya tekankan dari sisi urgensi penahanannya apa, apakah orang harus gunakan paradigma lama, ditahan dulu, baru cari bukti?" ucapnya.

Kecuali, katanya, KPK menahan Angelina hanya demi pencitraan. "Dalam penegakkan hukum harusnya jangan sampai melanggar HAM," ucap Nasrullah.

Ia juga mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mengajukan permohonan agar Angelina tidak ditahan, mengingat Angie memiliki tiga orang anak yang diasuhnya seorang diri sejak Adjie Massaid, suaminya, meninggal dunia.

KPK menahan Angie sejak Jumat (27/4/2012) lalu. Politikus Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menerima suap atau janji terkait pembahasan anggaran di dua kementerian tersebut.

Menurut Nasrullah, kondisi Angie saat ini baik. Ia hanya mengeluh tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya di hari libur. "Hanya bisa dikunjungi anak-anaknya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu gak boleh," ujar Nasrullah.

"Coba lihat tahanan-tahanan lain di mabes, kejaksaan, Sabtu, Minggu mereka justru bisa dikunjungi keluarganya," kata Nasrullah lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com