Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie Tidak Takut Dijerat Pasal Pencucian Uang

Kompas.com - 29/04/2012, 16:16 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Angelina Sondakh tidak takut jika Komisi Pemberantasan Korupsi menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) di samping pasal korupsi. Angelina atau Angie ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional.

"Tidak apa-apa, silakan saja, apapun pasalnya yang mau dijeratkan, silahkan," kata kuasa hukum Angelina, Teuku Nasrullah, di gedung KPK, Jakarta, Minggu (29/4/2012).

Nasrullah mempersilakan KPK mendakwa kliennya dengan pasal apapun asalkan sesuai dengan alat bukti. Semua tuduhan KPK itu, katanya, akan dibuktikan benar atau tidaknya dalam proses persidangan nanti.

"Masukin saja semua pasalnya dulu, nanti kita lihat mana yang terbukti,"ucap Nasrullah.

Dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran ini, Angelina selaku anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat diduga menerima pemberian atau janji. Namun belum diketahui berapa nilai yang diduga diterima Angelina.

Saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet, Wakil Direktur Keungan Grup Permai, Yulianis, dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan, kalau Grup Permai menggelontorkan uang Rp 2 miliar dan  Rp 3 miliar ke Angelina dan I Wayan Koster.

Saat ditanya soal tuduhan penerimaan uang ini, Nasrullah mengatakan, KPK harus menunjukkan bukti aliran dana ke kliennya seperti yang dituduhkan tersebut.

"Harus ada proses verifikasi, justifikasi, validasi, " katanya. Selebihnya, Nasrullah enggan menjelaskan dengan alasan belum mendengarkan keterangan kliennya soal kasus ini.

Sejumlah kalangan menilai, di samping kasus korupsi, Angelina sangat mungkin juga dijerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, tindak pidana asal untuk menjerat Angelina dengan pasal TPPU sudah jelas.

"Kasus Nazaruddin telah terbukti fee yang dibagi-bagikan berasal dari tindak pidana korupsi. Artinya predicate crime-nya sudah ditemukan," kata Donal.

Penyidik KPK, katanya, tinggal mencari modus pencucian yang mungkin dilakukan Angelina. Mantan putri Indonesia itu dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif ataupun aktif. "Penyidik KPK akan menentukan salah satunya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com