Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Malaysia!

Kompas.com - 27/04/2012, 20:23 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia harus mengutuk keras Pemerintah Malaysia sekaligus mempertimbangkan kelangsungan hubungan diplomatik kedua negara, akibat terjadinya pemberondongan tembakan oleh lima polisi Malaysia pada 24 Maret lalu di sekitar pelabuhan Port Dickson, Negeri Sembilan negara.

Akibat penembakan tersebut tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengalami kematian mengenaskan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Jumat (27/4/2012) malam. Ia juga memuji langkah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena dipandang tanggap menghadapi kasus yang menistakan bangsa tersebut.

"Saya memuji Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat yang begitu aktif mengutuk pihak Malaysia dalam kasus tewasnya tiga TKI itu," tegasnya.

Menurut Syahganda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh terus-menerus bersikap lemah menghadapi negara jiran itu, apalagi sejauh ini cukup banyak tindakan Malaysia yang bertendensi melecehkan negara serta rakyat Indonesia.

"Presiden SBY perlu menjaga kehormatan bangsa di atas segalanya, dengan tidak saja mengutuk keras Malaysia, namun harus mengutamakan pemutusan hubungan kedua negara," katanya.

Ia menjelaskan, sikap Malaysia yang terlampau sering meremehkan kedaulatan negara maupun rakyat Indonesia harus dihentikan. Pasalnya, bangsa ini akan semakin dihinakan oleh Malaysia jika selalu bersikap lembek atau justru mendiamkan.

"Kita ini bangsa yang besar dan punya sejarah dihormati oleh bangsa-bangsa lain, jadi tidak boleh takut sedikit pun sama Malaysia yang merupakan negara kecil," tegasnya.

Terkait penembakan membabi-buta aparat polisi Malaysia pada tiga TKI NTB masing-masing Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), serta Mad Nur (28), Syahganda menilai kepolisian Malaysia melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan.

"Seharusnya, kan tidak perlu diberondong dengan tembakan. Lima orang polisi bersenjata melawan tiga TKI saja sudah tidak berimbang, sehingga cukup dilakukan dengan cara melumpuhkan," tambahnya.

Ia selanjutnya mengharapkan Indonesia membawa kasus penembakan brutal itu ke Mahkamah Internasional agar membuat jera Pemerintah Malaysia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com