Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Kirim Tim Khusus ke Malaysia

Kompas.com - 27/04/2012, 20:15 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pihaknya telah mengirimkan tim khusus pencari fakta untuk mencari tahu penyebab kematian tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tim ini diketuai oleh staf ahli menteri dan diperkuat oleh unsur Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia, atase kepolisian, dan pengacara KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pemerintah Indonesia berketetapan untuk secara terencana menggerakan sistem dan taat terhadap prosedur untuk mengungkapkan fakta dan data peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya tiga saudara kita," ujar Marty di Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Menurut Marty, dari informasi tim khusus tersebut pihak Malaysia melalui kepolisian Diraja Malaysia telah meminta maaf atas keterlambatan informasi yang diberikan kepada KBRI terkait kematian Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noor.

Meski begitu Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan investigasi untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Selain itu, Dubes Malaysia di Indonesia juga sudah berkomunikasi, kemarin sore, ke kementerian luar negeri. Ia menyampaikan penjelasan dari pihak Malaysia dan polisinya tentang peristiwanya dan hasil otopsi yang mereka lakukan di sana," terangnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengungkapkan Kepolisian RI akan membantu penuntasan kasus hukum di Malaysia. Namun, itu dilakukan jika Malaysia memang membutuhkan bantuan dari Indonesia.

Terutama investigasi mengenai kronologis penembakan tersebut.

"Dalam rangka join investigasi. Pertama kita menghormati hukum yg berlaku di negara masing-masing. Kita hanya bisa menyarankan, kalau diperlukan mereka, kita bisa join investigasi, tapi bila mana mereka mandiri, bisa juga. Pada intinya kita hanya menyarankan," kata Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com