Rabu, 17 September 2014

News /

BURUH MIGRAN

Pemerintah Tunggu Investigasi mengenai Tewasnya Tiga TKI

Kamis, 26 April 2012 | 02:55 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah hingga kini masih menunggu hasil investigasi tim Kementerian Luar Negeri mengenai kasus tewasnya tiga tenaga kerja Indonesia dan dugaan penjualan organ tubuh. Sejauh ini, tim Kementerian Luar Negeri juga masih mengklarifikasi ada tidaknya tindak kriminal ketiga TKI itu.

”Jangan terburu-buru dan bertindak berdasarkan praduga. Kalau memang curiga, mari kita investigasi,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai pembukaan peringatan Hari Otonomi Daerah, Rabu (25/4), di Jakarta.

Seperti diberitakan, jenazah ketiga TKI asal Nusa Tenggara Barat, yakni Herman, Abdul Kader Jaelani, dan Mad Noon, dipulangkan dari Malaysia, 5 April 2012. Ketiganya tewas ditembak polisi Malaysia tanggal 25 Maret lalu. Namun, pihak keluarga curiga organ ketiga jenazah hilang dan dijual sebab terdapat sejumlah jahitan tidak wajar di tubuh jenazah, seperti di kelopak mata, dada, dan perut bagian bawah.

Otopsi terhadap jenazah, kata Djoko, bisa dilakukan. Namun, ketika ditanyakan kepada pihak keluarga TKI, tidak semua keluarga menyetujui otopsi itu.

Adapun pihak Malaysia melaporkan, ketiga TKI itu tewas ditembak di Port Dickinson, Negara Bagian Negeri Sembilan, Malaysia. Mereka dicurigai karena terlihat mengenakan masker dan sarung tangan, membawa parang, serta menyerang polisi.

Djoko membantah jika investigasi tersebut lambat. Ia juga berkali berkali-kali mengatakan, setelah ada kepastian, pemerintah baru merespons kejadian ini.

Soal perdagangan organ tubuh, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, Selasa lalu, mengatakan, hal itu harus dibuktikan.

Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Komisaris Besar Beni Iskandar mengatakan, berdasarkan keterangan Polis Diraja Malaysia (PDRM), ketiga TKI itu ditembak karena diduga akan merampok. Saat ditembak, mereka memakai penutup wajah dan membawa parang. ”Laporan terlambat karena Negeri Sembilan jauh dari Kuala Lumpur. Birokrasi PDRM tidak cepat melaporkan,” ujarnya. (INA/RAZ)


Editor :