Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Negara Non-Muslim Lebih Hormati TKI

Kompas.com - 24/04/2012, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, menilai ironis bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) justru mendapat perlakuan lebih terhormat di negara non-Muslim dibanding di negara mayoritas Muslim.

"Dengan prihatin saya katakan, di negara non-Muslim, misalnya Taiwan dan Hongkong, TKI justru diperlakukan lebih terhormat daripada di negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Malaysia," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU (Ketua Umum PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Said Aqil mengemukakan hal itu menanggapi penembakan tiga TKI oleh polisi Malaysia pada bulan lalu, dan kini bahkan beredar rumor terjadi penjualan organ tubuh ketiga korban tersebut.

"Penembakan TKI oleh polisi Malaysia sudah berulang kali terjadi. Itu tindakan biadab yang tentu kita sayangkan," kata Said Aqil.

Ia mengatakan, jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan TKI, tentu penanganannya tidak harus serta-merta dengan penembakan, terlebih penembakan yang mematikan.

"Kalau polisinya main tembak, negara apa itu? Kita minta Pemerintah Malaysia menindak tegas polisinya yang bertindak main tembak demi martabat bangsa itu sendiri," kata Said Aqil.

Kendati demikian, PBNU juga berharap ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Pasalnya, Said Aqil melanjutkan, persoalan TKI tidak sekadar persoalan devisa, tetapi juga terkait martabat bangsa.

Seperti diberitakan, Polisi Diraja Malaysia memberondong tiga TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang diduga hendak melakukan penyerangan saat akan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Malaysia.

Akibatnya, tiga TKI tersebut, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal dunia secara mengenaskan di tempat kejadian.

Terkait peristiwa itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat menyampaikan protes keras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com