Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Negara Non-Muslim Lebih Hormati TKI

Kompas.com - 24/04/2012, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, menilai ironis bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) justru mendapat perlakuan lebih terhormat di negara non-Muslim dibanding di negara mayoritas Muslim.

"Dengan prihatin saya katakan, di negara non-Muslim, misalnya Taiwan dan Hongkong, TKI justru diperlakukan lebih terhormat daripada di negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Malaysia," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU (Ketua Umum PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Said Aqil mengemukakan hal itu menanggapi penembakan tiga TKI oleh polisi Malaysia pada bulan lalu, dan kini bahkan beredar rumor terjadi penjualan organ tubuh ketiga korban tersebut.

"Penembakan TKI oleh polisi Malaysia sudah berulang kali terjadi. Itu tindakan biadab yang tentu kita sayangkan," kata Said Aqil.

Ia mengatakan, jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan TKI, tentu penanganannya tidak harus serta-merta dengan penembakan, terlebih penembakan yang mematikan.

"Kalau polisinya main tembak, negara apa itu? Kita minta Pemerintah Malaysia menindak tegas polisinya yang bertindak main tembak demi martabat bangsa itu sendiri," kata Said Aqil.

Kendati demikian, PBNU juga berharap ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Pasalnya, Said Aqil melanjutkan, persoalan TKI tidak sekadar persoalan devisa, tetapi juga terkait martabat bangsa.

Seperti diberitakan, Polisi Diraja Malaysia memberondong tiga TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang diduga hendak melakukan penyerangan saat akan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Malaysia.

Akibatnya, tiga TKI tersebut, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal dunia secara mengenaskan di tempat kejadian.

Terkait peristiwa itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat menyampaikan protes keras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com