Soal TKI, Gubernur NTB Layangkan Surat Protes ke "Jakarta"

MATARAM, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi melayangkan surat protes kepada Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri terkait sikap KBRI Malaysia terhadap tiga jenazah TKI yang tewas diberondong peluru, di Malaysia, 22 Maret 2012.

"Surat protes secara tegas itu telah dikirim ke tujuan pada 23 April 2012," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Mokhlis, di Mataram, Selasa (24/4/2012).

Ia mengatakan, surat protes itu menekankan tiga poin penting yakni Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia tidak peduli terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) asal Lombok Timur, NTB, yang terkena musibah di Negeri Sembilan, Malaysia.

Ketiga TKI korban tewas itu yakni Mad Noor (28), warga Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, dan Herman (34) serta Abdul Kadir Jaelani (25). Herman dan Jaelani merupakan paman dan keponakan, warga Dusun Pancor Kopong Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lotim.

Hal itu merujuk kepada surat resmi KBRI Malaysia yang ditandatangani Sekretaris Dua Konsuler Heru Budiarso. Dalam surat resmi itu, KBRI menyatakan tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pemulangan jasad TKI itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk pengecekan sebab-musabab kematian itu.

KBRI Malaysia hanya diberi tahu oleh Polisi Balai Port Dickson, bahwa tiga jasad TKI asal Lombok Timur, NTB, tewas setelah terkena rentetan peluru atau "multiple gun shot wounds", dan hendak dipulangkan ke kampung halamannya.

"Poin kedua dalam surat protes itu, Pak Gubernur menegaskan bahwa dengan adanya pernyataan KBRI Malaysia itu, maka patut dilakukan protes keras karena setiap WNI yang menjadi pahlawan devisa harusnya mendapat jaminan perlindungan di luar negeri," ujar Mokhlis mengutip isu surat protes Gubernur NTB itu.

Sedangkan poin ketiga, menegaskan bahwa sebagai negara yang berdaulat Pemerintah RI harusnya mendesak Pemerintah Malaysia agar mengusut tuntas kasus penembakan terhadap tiga TKI asal NTB hingga tewas mengenaskan itu.

Menurut Mokhlis surat protes itu dilayangkan setelah dilakukan pengumpulan informasi terkait kondisi jenazah tiga TKI NTB, yang menunjukkan indikasi kejanggalan di tubuh ketiga jenazah tersebut.

Organ tubuh

Diduga ada indikasi praktik jual-beli organ tubuh, karena adanya jahitan pada kedua mata, di dada dan perut korban. Mata dan organ dalam jasad itu diduga telah diambil.

Dugaan itu merujuk kepada penuturan Hirman, kakak dari Abdul Kadir Jaelani, yang melihat langsung kondisi jasad ketika TKI korban penembakan itu, sebelum dikafani dan dimasukkan kedalam kotak, saat berada di Rumah Sakit Port Dickson Malaysia, kemudian diterbangkan ke Indonesia.

Ketiga jasad TKI yang bekerja sebagai buruh bangunan di Negeri Sembilan, Malaysia itu, tiba di kampung halamannya, Rabu (5/4/2012), lalu dikuburkan sanak keluarganya di pekuburan keluarga di Pancor Kopong, keesokan harinya.

Hirman juga merupakan utusan keluarga ketiga TKI itu untuk mengambil jasad korban tewas, di Malaysia, kemudian menceritakan kejanggalan yang ditemuinya itu, kepada pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (STT) Lombok Timur, BP3TKI NTB, LSM Koslata NTB dan lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)

Selain Hirman, saksi mata lainnya dari kalangan TKI yang ikut mengafani ketiga jenasah TKI itu yakni Misbah, Wildan, Sahabuddin. Mereka bersama petugas rumah sakit, yang mengafani ketiga jenasah itu.

Jahitan

Dari penuturan saksi mata, sebelum dikafani jasad ketiga TKI itu sudah dijahit pada kedua matanya, terdapat jahitan melintang pada bagian dada yakni dari dada dekat lengan kiri ke dada dekat lengan kanan.

Pada bagian tengah perut ada jahitan vertikal dari dada hingga perut bagian bawah pusar. Jahitan melintang juga terlihat di perut sebelah kanan hingga bagian kiri.

Berdasarkan keterangan saksi mata itu, diduga kuat organ tubuh bagian dalamnya sudah sudah diambil, namun hal itu harus dibuktikan dengan otopsi.

Kejanggalan pada tubuh ketiga jasad TKI NTB itu juga sudah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi NTB dan BP3TKI, yang secara terpisah menyurati KBRI dan Kementerian Luar Negeri serta BNP2TKI, guna mempertanyakan kronologi kematian tersebut.

Dugaan adanya praktik pencurian organ tubuh ketiga TKI asal NTB itu, makin menguat, jika dikaitkan dengan surat resmi KBRI Malaysia, yang menyatakan tidak ikut bertanggungjawab dalam proses pemulangan jasad TKI itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk pengecekan sebab-musabab kematian itu.