Penuhi Segera Hak Atas Tanah Warga Sri Tanjung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah, baik pusat dan daerah, diharapkan segera melakukan langkah strategis menyelesaikan konflik agraria di Mesuji, khususnya di lahan sawit PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI).

"Solusinya, pemda harus membangun skema penyelesaian yang membuka akses bagi masyarakat. Penuhi hak mereka dengan memberikan kepastian hukum (soal tanah disengketakan) segera bagi masyarakat," ujar Tisnanta, pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Lampung, Senin (23/4/2012).

Ia menyampaikan hal itu terkait kembali bergejolaknya Mesuji pascapenangkapan Ajar Etikana, tokoh warga Sri Tanjung, oleh polisi. Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi menunda penyelesaian konflik yang telah menimbulkan korban jiwa.

"Audit izin (PT BSMI) oleh tim yg independen merupakan langkah awal," ujar Anggota demisioner Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ini. Audit perizinan PT BSMI itu merupakan salah satu butir rekomendasi dari TGPF yang telah dikeluarkan awal tahun ini.