Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat : Tak Pas Politisi Dukung Uji Materi UU Pemilu

Kompas.com - 19/04/2012, 12:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah para politisi yang ikut mendukung uji materiil Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dinilai tidak tepat. Pasalnya, mereka menjadi bagian dalam proses pembuatan UU tersebut.

"Rasanya kurang pas kalau ada dari DPR justru mendorong dan mendukung judicial riview. Padahal, seharusnya adalah mempertahankan dengan argumentasi yang kuat dan rasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa melalui pesan singkat, Kamis (19/4/2012).

Saan yang menjadi anggota Pansus RUU Pemilu itu mengatakan, UU Pemilu yang baru adalah hasil maksimal dari kerja DPR. Jika ada kelompok yang keberatan dengan hasil tersebut memang seharusnya mengajukan uji materiil ke MK.

"Yang harus dilakukan DPR sekarang adalah menyiapkan argumentasi yang kuat untuk menghadapi judicial riview," kata Saan.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya selalu berpijak pada konstitusi dalam menyusun UU Pemilu. "Jika ada yang mengatakan berlawanan dengan konstitusi, sebutkan pasal yang mana?" kata Nurul.

Sebelumnya, partai politik baru dan nonparlemen akan mengajukan uji materiil UU Pemilu ke MK. Ada dua hal yang menjadi fokus uji materiil, yakni perihal ambang batas parlemen sebesar 3,5 yang diberlakukan secara nasional dan verifikasi parpol untuk menjadi perserta pemilu.

Ambang batas yang diberlakukan nasional dinilai untuk mematikan parpol kecil. Pasalnya, jika tak mampu memenuhi ambang batas sebesar 3,5 persen meskipun menguasai suara di daerah, maka seluruh suara yang di dapat hilang. Dengan kata lain, parpol tersebut tak mendapat kursi di DPR, DPRD I, II.

Adapun mengenai verifikasi parpol dinilai tidak adil. Alasannya, hanya sembilan parpol di parlemen yang langsung lolos menjadi perserta pemilu 2014 . Di luar sembilan parpol itu, harus melewati verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagian politisi, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendukung uji materiil itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com