Warga Padang Ratu Unjuk Rasa ke Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Sekitar 150 warga Padang Ratu, Lampung Tengah, dan aktivis Partai Rakyat Demokratik Lampung berunjuk rasa di depan kompleks Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (17/4/2012). Mereka menuntut Pemprov Lampung segera membentuk tim terpadu penyelesaian konflik tanah eks hak guna usaha PT Sahang seluas 241 hektar.

Pembentukan tim terpadu ini merupakan tindak lanjut dari surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat terkait konflik tanah itu. "Aksi ini bukan yang pertama kali kami lakukan. Saat ini sudah 27 hari warga melakukan aksi di BPN Lampung. Pada 27 Maret lalu BPN Lampung mengeluarkan surat yang salah satunya agar pemprov memfasilitasi tim terpadu," ujar Rakhmat Husen, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung yang mendampingi warga.

Saat ini, puluhan warga Padang Ratu juga masih bertahan di kompleks Kantor BPN Lampung. Belasan warga sejak pekan lalu juga melakukan mogok makan.