BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Tiga kandidat Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyampaikan visi misi mereka saat bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XI Walhi, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (13/4).
Ketiga kandidat yang akan dipilih dalam PNLH yang berakhir 16 April itu , ialah Ali Akbar, Abednego Tarigan, dan Riza Damanik.
Menurut Ali, banyak hal harus dibenahi untuk menjaga hutan dan tak terjadi alih fungsi hutan. "Kita tidak bisa menyandarkan model pengelolaan hutan pada Kemenhut saja. Sejauh ini sudah sekian juta hektar hutan habis, kan. Siapa yang ikut dilibatkan, itu adalah masyarakat. Dan Walhi berkewajiban memperkuat itu, dan di sisi menjaga lingkungan, Walhi juga mesti bisa mengontrol negara," katanya.
Abednego mengutarakan, izin-izin untuk sawit yang masih saja diberikan sampai saat ini, membuatnya cemas. Banyak kawasan hutan dikonversi menjadi lahan sawit, seperti di Sumatera, juga Kalimantan.
Perizinan harus di-stop dan perbaiki tata kelola, secara teknis. Namun secara prinsip, kita harus selesaikan konflik-konflik sosial masyarakat yang terka it itu. Hanya di sawit saja, ada 600 konflik terjadi. Walhi harus mampu mendesak penyelesaian konflik itu ke pemerintah. Sebab, jika konflik tak selesai, maka, agenda moratorium pemerintah pun tak bisa berjalan, ujar dia.
Sedangkan Riza Damanik berpendapat, Walhi sebagai lokomotif gerakan lingkungan hidup, adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Walhi harus menjadi garda depan, dan itu dilakukan antara lain dengan berusaha agar masyarakat tahu dan terdidik mengenai lingkungan.
Riza juga menyebut bahwa pemberian izin-izin terkait penggunaan kawasan hutan, harus dihitung ulang. "Pemerintah pun harus tegas. Jika ketemu yang melanggar izin, ya harus dicabut," katanya.
