Polri Telusuri Keterlibatan Siti Fadilah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan, saat ini Badan Reserse dan Kriminal Polri masih terus menelusuri keterlibatan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005.

"Kami akan gelar perkara dan mengevaluasi hasil persidangan. Jadi, perkara ini di penyidikan bisa saja enggak muncul, tetapi di persidangan ada data lainnya yang muncul," kata Saud dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Dalam kasus dengan nilai proyek Rp 15.548.280.000 itu, ada sistem penunjukan langsung. Siti dalam posisinya sebagai menteri pernah mengarahkan penunjukan langsung untuk pengadaan alat kesehatan tersebut. Namun, Polri belum mengetahui apakah ia juga terlibat langsung dalam kasus itu. Oleh karena itu, Siti Fadilah belum dijadikan tersangka hingga saat ini.

Saud menyatakan, Siti belum diketahui keterlibatannya dalam kasus di atas. Ini berbeda dengan fakta persidangan yang menyebut Siti menjadi tersangka dalam kasus yang ditangani Polri itu. Bahkan, dalam kesaksian yang diterangkan bawahan Siti, Mulya Hasjmy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, diungkap secara detail bagaimana peran Siti dalam kasus itu.

Hasjmy menyebutkan, Siti Fadilah mengarahkan penunjukan langsung untuk pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005. Arahan itu datang setelah Siti dilobi oleh sejumlah orang yang mendatanginya, salah satu di antaranya adalah seorang wanita bernama Nuki yang disebut sebagai adik dari ketua Partai Amanat Nasional (PAN).

Hasjmy menguraikan, saat proyek itu dilaksanakan, dirinya baru saja menjabat sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan. Saat itu, kata Hasjmy, ada permintaan dari dua rumah sakit untuk penanggulangan bencana kepada Depkes dan harus dia tangani karena juga diserahi tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hasjmy melanjutkan, dia lalu membentuk panitia pengadaan setelah mendapat pengajuan karena anggaran untuk itu memang disediakan negara. Hanya saja, panitia yang dibentuk tak satu pun memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa untuk lingkup pemerintah. Karena keadaan mendesak, Hasjmy memilih agar pengadaan kali itu dilakukan melalui penunjukan langsung.

Selang beberapa hari kemudian, Hasjmy mengaku didatangi empat orang, terdiri dari dua lelaki dan dua perempuan yang mengaku dari PT Indofarma Tbk. Kepada Hasjmy mereka mengaku sudah menemui Menkes dan disetujui melaksanakan proyek alat kesehatan 2005 itu. "Saya kaget dari mana mereka tahu proyek itu, padahal pengumuman saja belum," ujar Hasjmy.

Dua hari berselang, Hasjmy menemui Menkes guna menanyakan kebenaran perkataan empat tamunya. Saat ditemui, atasannya tersenyum dan membenarkan empat orang tersebut telah lebih dulu menemuinya. "Iya benar itu, tolong bantu, ya," ujar Hasjmy mengulang pernyataan atasannya yang juga menyatakan ada Nuki di antara orang yang mendatanginya.

Pernyataan atasan tertinggi di instansi tersebut dituruti Hasjmy. Hingga diketahui, setelah proses proyek itu tengah berjalan, terdapat temuan audit bahwa terjadi kelebihan harga. Hal ini karena panitia pengadaan barang tak memiliki harga perkiraan sendiri dan justru mengajukan surat permohonan harga barang alat kesehatan kepada PT Indofarma. Padahal, cara itu tidak sesuai prosedur.

Seharusnya mereka memiliki harga perkiraan sendiri, kemudian melakukan survei harga, baru mengajukan permohonan harga kepada rekanan perusahaan. Menurut Hasjmy, akibat temuan audit itu, Menkes sempat memanggil Indofarma dan tim auditor dari BPK untuk dipertemukan. "Saya sudah tak lagi di sana, tetapi dari teman yang ikut dalam pertemuan itu, temuan tak lagi dipermasalahkan karena sudah diselesaikan," ujar Hasjmy.

Namun, lanjutnya, dia tak tahu apa bentuk cara penyelesaian yang disepakati dalam pertemuan tersebut.