Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PKS Menghapus Dosa"

Kompas.com - 12/04/2012, 20:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengubah sikapnya terkait isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu pada menit-menit terakhir rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012). Perubahan itu dilakukan terkait dengan isu penghitungan suara menjadi kursi.

Hingga akhir pembahasan di Panitia Khusus RUU Pemilu, F-PKS bertahan pada sikap penghitungan suara menjadi kursi dengan metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilih (dapil). Sikap itu tetap bertahan hingga lobi semalam.

Adapun parpol koalisi lain (minus Partai Golkar) memilih metode kuota murni. Namun, secara mengejutkan, F-PKS mengubah sikapnya ketika voting. Sikap F-PKS akhirnya sama dengan F-Demokrat, F-PKB, F-PPP, dan F-PKB, yakni metode kuota murni. Adapun Golkar tetap bertahan pada metode webster.

Perubahan sikap itu lalu ditanggapi beragam oleh para anggota Dewan ketika voting. Pada saat 54 anggota F-PKS berdiri, berbagai celetukan dari anggota lain terdengar dari alat pengeras suara, seperti "PKS kembali ke jalan yang benar" dan "PKS menghapus dosa".

Celetukan itu disambut tawa para anggota Dewan dan tamu di balkon. Pasalnya, celetukan itu mengingatkan pada peristiwa pembahasan UU APBN-P 2012 di rapat paripurna dua pekan lalu. Saat itu, PKS adalah satu-satunya parpol koalisi yang menolak memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Akibatnya, PKS dianggap telah dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan. Hal itu terlihat dari tak lagi diundangnya PKS dalam beberapa kali rapat Setgab. Namun, sampai sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu ketua koalisi belum memberikan pernyataan soal posisi PKS. Tiga kader PKS juga masih bertahan di kabinet.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, tidak ada transaksi apa pun dengan Setgab terkait perubahan sikap PKS. "Cara PKS ambil keputusan murni berdasarkan kepentingan nasional dan orang banyak dan tidak transaksional," kata Luthfi di sela-sela rapat paripurna.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, perubahan sikap PKS dengan mengikuti parpol Setgab itu tidak akan mengubah keputusan Setgab mengenai posisi PKS.

"PKS tetap enggak ada di Setgab. Kemarin itu (sikap PKS soal BBM) terlalu menyakitkan," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com