Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Rekaman Pidato Tak Perlu Jadi Polemik

Kompas.com - 11/04/2012, 15:26 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, menyatakan masalah pidato internal Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang bocor ke publik tak perlu diperdebatkan.

Ia mengaku tidak mengetahui oknum yang menyebarkan rekaman pidato tersebut.

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak SBY itulah yang terjadi. Jadi jangan kita saling pro kontra. Bagi kami apa yang disampaikan Pak SBY itu yang kami pegang," kata Sutan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Sutan juga meminta pembahasan SBY tentang Megawati Soekarnoputri yang juga pernah menaikkan harga BBM saat pemerintahannya, tak perlu dibesar-besarkan.

"Ini sudah sering kita lakukan juga bahasannya di talkhow-talkshow. Masalahnya kan karena kebetulan yang ngomong ini pak SBY. Lalu apa bedanya. Dibocorkan atau tidak ini masalah etika saja. Sudah jangan dibesar-besarkan," pungkas Sutan.

Sebelumnya diberitakan, dalam pidato itu, Presiden sempat mengeluhkan juga bahwa penolakan kenaikan harga BBM oleh sejumlah partai dan kelompok tertentu terjadi karena mereka ingin menjatuhkan pemerintahan bukan untuk kepentingan ekonomi Indonesia.

Padahal, menurutnya, jika paripurna DPR tidak menyepakati masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APNNP 2012 ekonomi Indonesia akan kolaps.

Oleh karena itu, SBY menyebut partai dan kelompok yang memberontak itu tidak pantas mengatasnamakan berjuang untuk kepentingan rakyat.

Ia juga sempat mempertanyakan mengapa kebijakannya untuk kenaikan harga BBM itu ditentang. Padahal di zaman presiden Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga pernah menaikkan harga BBM atas alasan menyelamatkan APBN.

"Jadi kali ini (penolakan) bukan untuk rakyat, tetapi supaya SBY, pemerintah, dan Demokrat jatuh," tutur SBY seperti dikutip dalam rekaman tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com