Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Diundang Rapat Setgab, Presiden PKS Santai

Kompas.com - 05/04/2012, 16:55 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah mengadakan rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam. Namun, dalam rapat itu tak terlihat elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang termasuk dalam Setgab. PKS tak diundang.

Menanggapi hal itu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan, tak ada yang perlu diributkan mengenai hal itu. "Saya tidak mendapat undangan rapat. Tapi memang di Setgab biasa mengadakan pertemuan-pertemuan dengan diversifikasi peserta seperti itu. Itu biasa-biasa saja. Kita menganggapnya sesuatu yang biasa dalam organisasi untuk mengundang sesuai dengan kepentingan dan tema yang akan dibahas," ujar Luthfi seusai Rapim PKS di DPR RI, Kamis (5/4/2012).

Ia enggan menduga bahwa tak diundang dalam rapat itu berarti ada indikasi PKS didepak dari koalisi. Menurutnya, Setgab berhak untuk menentukan mengundang partai dalam koalisi atau tidak. Rapat Setgab, tutur Luthfi, terkadang membahas isu yang berbeda sehingga ia mewajarkan jika dalam rapat tak semua anggota koalisi diundang. "Saya tidak ingin mengomentari itu. Memang setiap kali rapat, berdasarkan undangan. Jadi kalau diundang kita datang, kalau tidak diundang ya tidak datang. Itu memang hak prerogatif. Itu hak Setgab," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, seusai rapat Setgab tersebut, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah Syarief Hasan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera tak lagi menjadi anggota koalisi. PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan seluruh anggota koalisi. "Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarief.

Namun, sikap resmi Presiden belum disampaikan. Tak ada juga alasan mengapa PKS tak diundang dalam rapat Setgab tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com