Presiden Ingin Pastikan Koalisi di Kabinet Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-penolakan rencana kenaikan bahan bakar minyak  bersubsidi oleh DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan fokus menyusun kembali formasi koalisi yang lebih rapi dan lebih dapat diandalkan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, ini adalah saat yang krusial bagi Presiden untuk memastikan hadirnya koalisi yang efektif di parlemen dan kabinet.

"Presiden SBY berpandangan bahwa koalisi yang rapuh hanya akan menimbulkan masalah bagi jalannya pemerintahan. Perjalanan dua tahun terakhir ini telah banyak merepotkan. Ini saatnya untuk meluruskan kembali apa yang telah ditunda sebelumnya," kata Daniel kepada para wartawan, Rabu (4/4/2012).

Menurut Daniel, saatnya Presiden memimpin koalisi parpol pendukung pemerintah yang ramping. Koalisi yang ramping ini dipandang akan lebih mampu mengawal kebijakan pemerintahan.

Sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah Syarifuddin Hasan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera tak lagi menjadi anggota koalisi. PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan seluruh anggota koalisi, termasuk rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarifuddin kepada para wartawan seusai mengikuti rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012).

Wakil Sekjen PKS Mahfud Siddiq mengatakan, partainya menunggu pernyataan resmi dari SBY. PKS siap menerima putusan apa pun yang diambil oleh SBY dan parpol anggota koalisi.