Golkar Instruksikan Politisinya Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menginstruksikan kepada seluruh politisinya di parlemen untuk menolak opsi yang akan berimplikasi pada kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ketika pengambilan keputusan di rapat paripurna besok, Jumat (30/3/2012).

Partai Golkar berpandapat bahwa harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan. Sikap Partai Golkar itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/3/2012) malam.

"Sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi ke Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan DPP Partai Golkar untuk dilaksanakan," kata Idrus.

Idrus menambahkan, pihaknya menyerahkan keputusan naik atau tidaknya harga BBM kepada pemerintah lantaran hal itu memang domain pemerintah. Posisi Partai Golkar dan fraksinya di DPR, kata Idrus, tetap akan mengawasi dan mengkitisi bila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, hingga sore tadi belum ada instruksi dari DPP untuk memilih opsi tertentu. Seluruh politisi Golkar diberi kebebasan untuk bersikap.

Dalam rapat paripurna besok, Dewan akan memutuskan besaran subsidi energi dalam APBNP 2012. Ada dua opsi yang akan dibahas. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Dewan juga akan mengambil keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.