Buru Neneng, KPK Koordinasi Intensif dengan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi intensif dengan Mabes Polri dalam menindaklanjuti informasi kepolisian internasional (Interpol) soal keberadaan Neneng Sri Wahyuni, tersangka kasus dugaan korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, kewenangan untuk menangkap Neneng berada di tangan Interpol. "Untuk melakukan penangkapan di luar negeri merupakan kewenangan Interpol, bukan KPK atau polisi di Jakarta. KPK akan melakukan koordinasi intensif dengan Mabes Polri untuk tindak lanjuti info yang masuk," kata Johan di Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Johan mengakui, pihaknya telah mendapat informasi terkait keberadaan Neneng dari Interpol yang disampaikan melalui Polri. Namun dia enggan mengungkap di mana istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin itu bersembunyi. "Tidak bisa ngomong negaranya, kita membenarkan, ada di sebuah negara," ucap Johan.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Pol) Sutarman mengungkapkan, Polri telah menyampaikan ke KPK soal lokasi keberadaan Neneng. Polri telah berkoordinasi dengan interpol di negara tempat Neneng berada untuk melakukan penangkapan. Namun Sutarman juga enggan mengungkap nama negara tersebut.

"Ada di satu negara. Kemarin saya sudah informasikan ke KPK, sudah bersama-sama kita. Tapi, kita tidak bisa menangkap seseorang di negara orang lain. Kita minta bantuan secara internasional dengan menggunakan Interpol kita," kata Sutarman.

Sutarman mengungkapkan, negara tersebut memiliki ciri-ciri warga negara yang mirip dengan warga negara Indonesia. Ketika dikonfirmasi apakah negara itu ada Thailand, Sutarman tidak membantah maupun mengiyakan. "Nanti kalau saya bilang takut kabur lagi. Kita, intinya kerja sama dengan Interpol lain, bukan hanya Thailand," katanya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans). Neneng dan Nazar diduga mendapat keuntungan Rp 2,2 miliar dari proyek pengadaan PLTS tersebut. Kasus dugaan korupsi itu juga menjerat pejabat Kemennakertrans, Timas Ginting, sebagai terdakwa. Awalnya, Neneng melarikan diri bersama Nazaruddin ke Singapura pada Mei 2011. keberadaannya kemudian menjadi tidak terlacak setelah Nazaruddin tertangkap di Cartagena, Kolombia, Agustus 2011 lalu.