Minggu, 26 Oktober 2014

News /

SUAP WISMA ATLET

Nazaruddin Bersikukuh Tidak Tahu

Kamis, 29 Maret 2012 | 01:41 WIB

Jakarta, Kompas - Muhammad Nazaruddin, terdakwa korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/3), bersikukuh tak tahu-menahu soal proyek wisma atlet. Ia mengaku hanya mengetahui proyek pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pengakuan itu disampaikan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dalam sidang kasus korupsi wisma atlet di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Sidang mengagendakan pemeriksaan Nazaruddin sebagai terdakwa.

Dalam sidang juga terungkap, nilai suap yang diberikan kepada Nazaruddin dari PT Duta Graha Indah (DGI) selaku pengembang wisma atlet tak hanya berjumlah Rp 4,6 miliar sebagaimana dalam dakwaan. Jaksa Anang Supriatna di hadapan majelis hakim sempat membeberkan barang bukti berupa tiga lembar cek dari Bank Central Asia dan Bank Mega yang belum dicairkan.

”Tiga lembar cek ini senilai lebih dari Rp 3 miliar. Cek ini belum sempat dicairkan karena kantor Grup Permai keburu digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Anang. Namun, Nazaruddin membantah penjelasan jaksa itu dan meminta jaksa membuktikan jika ia menerima suap terkait dengan proyek wisma atlet.

Nazaruddin justru menjelaskan tentang proyek Hambalang. Dia mengaku bersama Angelina PP Sondakh, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), bertemu dengan Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai Ketua F-PD DPR. Saat itu Angelina melaporkan kepada Anas bahwa ada komunikasi yang kurang baik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemilik proyek.

”Memang di situ ketua fraksi menitipkan kegiatan Hambalang. Proyek ini proyek mercusuar di Indonesia,” ungkap Nazaruddin. Dalam berbagai kesempatan, Anas menegaskan, dia tak terkait dengan proyek Hambalang. Bahkan, jika ada sepeser pun uang dari proyek Hambalang yang diterimanya, dia bersedia digantung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Menjadi koordinator

Nazaruddin mengaku menjadi koordinator pembagian uang kepada ketua dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat dalam kongres di Bandung tahun 2010. Uang itu dibagikan untuk memenangkan Anas sebagai ketua umum.

Penjelasan Nazaruddin itu disampaikan karena jaksa KPK, Yudi, menanyakan soal kedekatan Nazaruddin dengan Anas. Nazaruddin menceritakan dirinya mulai berbisnis bersama Anas sejak 2007 hingga pertemanan mereka berlanjut di Partai Demokrat.

Yudi juga menanyakan tentang uang yang dibagikan dalam Kongres Partai Demokrat. Nazaruddin pun menjawab, dia diminta memantau penerimaan uang kepada ketua DPC dan DPD Partai Demokrat selama kongres.

”Yang saya tahu, uangnya dari (proyek) Hambalang karena uang senilai Rp 100 miliar ini pernah dibawa ke pos pemenangan Anas di Sency (Senayan City) lantai 7. Ternyata waktu itu Anas bilang, uangnya jangan dikirim ke situ, tetapi diserahkan kepada Yulianis,” kata Nazaruddin.

Sesampainya uang itu di Bandung, ungkap Nazaruddin, dia tak ikut membagikan secara langsung. Nazaruddin menceritakan detail cara-cara pembagian uang untuk memenangkan Anas di Kongres Partai Demokrat. ”Saya mengoordinasi pembagian uangnya karena saya bendahara tim pemenangan. Koordinator zona, koordinator daerah, telepon ke saya. Sebelumnya mereka telah menelepon ke Mas Anas. Ketua koordinator harus melihat supaya jangan tersinggung, yang menyerahkan uangnya mereka,” kata Nazaruddin.

Baru pada pemilihan putaran kedua, menurut Nazaruddin, karena harus mengamankan 87 suara yang tadinya memilih Andi Mallarangeng, dia bersama Angelina Sondakh harus turun sendiri. ”Saya dan Angelina sampai ikut amplopin sendiri di lokasi kongres,” ujarnya.

Keterangan Nazaruddin ini juga dalam beberapa kesempatan dibantah oleh Anas dan Angelina. Tak pernah ada pemberian uang kepada pengurus DPD/DPC Partai Demokrat untuk memenangkan Anas kecuali pemberian dana untuk penggantian biaya transportasi.

Saat Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih menanyakan soal kedekatannya dengan Anas di Grup Permai, Nazaruddin menjawabnya dengan menggambarkan situasi saat kantor perusahaan itu di Tower Permai digeledah KPK. Menurut dia, keesokan harinya Anas menelepon dirinya. ”Saya dipanggil Mas Anas untuk membicarakan penggerebekan itu. Kami dipanggil ke DPP. Di situ sudah ada Hasyim (adik Nazaruddin yang juga pemilik Grup Permai),” ujarnya.

Nazaruddin mengaku disuruh Anas mengamankan penggerebekan Tower Permai oleh KPK. Namun, menurut Nazaruddin, dia menyampaikan, yang lebih punya kemampuan ”mengamankan” penggerebekan itu adalah Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dari Partai Demokrat.

Nazaruddin juga menceritakan ihwal kaburnya ke luar negeri. Ia mengaku disuruh ke Singapura oleh Anas saat kasus wisma atlet mencuat. (bil)


Editor :