Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pengalaman Pemilu

Kompas.com - 27/03/2012, 17:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh anggota Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih diminta belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Mereka harus meningkatkan kualitas pemilu 2014 .

"Kami berharap Pemilu 2014 akan berlangsung pemilu yang lebih menjamin azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar saat rapat paripurna di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (27/2/2012).

Agenda rapat paripurna itu tunggal yakni pengesahan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang terpilih melalui voting di Komisi II pekan lalu. Tujuh anggota KPU terpilih itu yakni Sigit Pamungkas, Ida Budiati, Arif Budiman, Husni K Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro.

Adapun lima anggota Bawaslu terpilih yakni Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak. Seluruh anggota KPU dan Bawaslu terpilih itu hadir dalam rapat paripurna.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta agar jangan terulang lagi kasus seperti surat palsu Mahkamah Konstitusi di kepengurusan KPU mendatang. "Jangan terulang lagi kasus Andi Nurpati (mantan anggota KPU)," kata Nudirman.

Senada disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal. "Jangan ulangi lagi perilaku-perilaku yang tidak perlu dan melanggar konstitusi yang kemudian menimbulkan duka bagi kita semua," kata Akbar.

Mendengar pernyataan Akbar, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul langsung menyanggah. Kepada para anggota KPU terpilih, Ruhut mengatakan, "Tolong ingatkan nanti para peserta pemilu, saudara ikut pemilu harus siap menang siap kalah. Itu saja. Kenapa republik kita amburadul? Karena tidak ada yang siap kalah."

Seperti diberitakan, Pemilu 2009 diwarnai berbagai masalah seperti daftar pemilih tetap, logistik peralatan pemungutan suara, dan masalah lain. Untuk memperbaiki DPT, Kementerian Dalam Negeri tengah menyelesaikan melalui e-KTP. Diharapkan akhir 2012 seluruhnya selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

    Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

    Nasional
    Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

    Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

    Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

    Nasional
    Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

    Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

    Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

    Nasional
    Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

    Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

    Nasional
    Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

    Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

    Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

    Nasional
    Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

    Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com