Ancaman terhadap Ideologi dan NKRI

Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 tidak hanya berupa agresi Belanda, tetapi juga berbagai tekanan politik Belanda kepada pemimpin dan rakyat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda terus berupaya memecah dan merebut NKRI, misalnya dengan membentuk negara bagian atau negara ”boneka”.

Dengan adanya negara bagian dan politik memecah belah, kepentingan dan kekuatan politik lokal juga muncul. Sayangnya, kepentingan dan kekuatan politik lokal yang muncul tidak mendukung upaya mempertahankan kehidupan bangsa Indonesia sebagai ”nation” dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diperjuangkan para pendiri bangsa.

Kepentingan dan kekuatan politik lokal yang didukung dengan kekuatan bersenjata justru menjadi duri dalam selimut. Misalnya, gerakan Darul Islam (DI) yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Dalam buku Sukarno, Bapak Bangsa Indonesia karangan Darmawan MM, dijelaskan, ketika pemimpin negeri ini ditangkap Belanda, Kartosuwiryo menganggap NKRI sudah tak ada dan sebagai gantinya ia akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Pemimpin RI ditangkap Belanda di Yogyakarta, ibu kota negara waktu itu, pada 22 Desember 1948. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Akhmad Elvian, pemimpin RI diasingkan dan dibawa dari Yogyakarta ke Pangkal Pinang dengan pesawat B-29.

Pemimpin RI yang ditangkap dan diasingkan itu adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Asaat, Sekretaris Negara AG Pringgodigdo, Kepala Staf Angkatan Udara Soerjadharma, Haji Agus Salim, dan Sutan Sjahrir.

Akan tetapi, setiba di bandara Kampung Dul (Bandara Depati Amir sekarang), hanya Hatta, Asaat, Pringgodigdo, dan Soerjadharma yang diturunkan Belanda di Pangkal Pinang dan diasingkan di Pesanggarahan Menumbing di Gunung Menumbing, Muntok. Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sutan Sjahrir melanjutkan perjalanan ke Berastagi dan Prapat, Sumatera Utara. Soekarno dan Agus Salim baru diasingkan Belanda ke Pesanggrahan Muntok pada 5 Februari 1949.

Dalam pengasingan itu, Soekarno dan Hatta tetap memperjuangkan agar NKRI tetap utuh. Indonesia sebagai sebuah ”nation” tetap berdaulat. Dalam pengasingan, Soekarno tetap menjalankan perjuangan politik dan misi diplomatik. Sebagai contoh, kata Akhmad Elvian, Soekarno bertemu dengan Belanda yang dimediasi oleh Komisi Tiga Negara, yang kemudian menjadi United Nations Commission for Indonesia. Pertemuan yang semula diadakan di Muntok dipindahkan ke Pangkal Pinang.

Dalam perundingan itu, dibuat naskah awal perundingan ”Roem-Royen” di House Hill atau tempat istirahat pimpinan perusahaan Timah, yang saat ini menjadi Museum Timah Indonesia. Inti isi perundingan Roem-Royen adalah gencatan senjata dan mempersiapkan pengambilalihan ibu kota negara di Yogyakarta, yang saat itu dikuasai Belanda.

Bagi pemimpin bangsa waktu itu, khususnya Soekarno, tekad dan kesadaran bersama mengenai pentingnya sebuah ”nation” yang berdaulat adalah hal yang mutlak. Nasionalisme adalah bangsa Indonesia yang berdaulat dari kekuasaan dan imperialisme bangsa asing, yaitu Belanda. Nasionalisme menjadi semangat, keinginan, ”cita-cita”, dan pengikat bersama yang mengalahkan kepentingan kelompok dan golongan. Nasionalisme sebagai ideologi kebangsaan yang terus dibangun Soekarno diharapkan mampu membentuk kesadaran bersama untuk menjadi bangsa yang tidak terkotak-kotak dan maju di antara bangsa-bangsa di dunia.

Akan tetapi, bagi kelompok kekuatan politik lokal, seperti DI, pengasingan pemimpin negara dianggap sebagai ”kevakuman” kekuasaan. Ideologi nasionalis yang dibentuk pendiri bangsa dianggap bukan lagi ideologi yang mengikat bangsa Indonesia. Upaya untuk menghancurkan ideologi nasionalis dan NKRI pun ditempuh Kartosuwiryo dengan kekuatan bersenjata. Korban berjatuhan karena harus berhadapan dengan pasukan TNI, khususnya pasukan Siliwangi di Jawa Barat.