Sabtu, 1 November 2014

News / Nasional

Kenaikan Harga BBM

Protes Kenaikan BBM Melalui Dialog

Kamis, 15 Maret 2012 | 23:21 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap masyarakat terutama mahasiswa agar menyampaikan aspirasinya terhadap kenaikan harga BBM, melalui dialog sesuai tradisi akademisi. Protes atau unjuk rasa masyarakat kampus, sebaiknya tidak menggunakan cara-cara yang mengarah ke kekerasan atau tind akan anarkis.  

 

Untuk itu pemerintah meminta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, mensosialisasikan informasi mengenai latar belakang kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat kampus.  

 

Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, dalam Pertemuan Silaturahmi dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis, bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (15/3/2012), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.  

 

"Jika memakai dialektika keilmuan atau diskursus intelektual, akan muncul pencerahan. Mahasiswa boleh demo sampaikan aspirasi, asal bisa menjaga emosi dan memakai logika. Dan yang penting tidak anarkis," kata Nuh.  

 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menegaskan pemerintah tidak melarang hak asasi setiap warga untuk menyampaikan aspirasinya, karena itulah bentuk kehidupan demokratis.

Meski merupakan hak, ia berharap jangan sampai kepentingan atau kehidupan orang lain ikut terganggu. Ia memperkirakan gelombang protes terhadap kenaikan harga BBM akan berlangsung hingga 6-8 minggu ke depan.  

 

"Silakan sampaikan pendapat dan pikiran sesuai rambu-rambu dan pranata sosial yang ada. Tidak semua menolak. Pasti ada yang bisa memahami logika kenaikan harga BBM. Hormati hak dan kepentingan orang lain juga," kata Djoko.  

 

Djoko mengatakan, jika peduli kepada masyarakat tidak mampu, lebih baik masyarakat terutama mahasiswa membantu mengawasi penyaluran bantuan, agar tidak salah sasaran atau terjadi penyimpangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Jika tindakan masyarakat melanggar hukum dan mencederai demokrasi maka aparat kepolisian akan menindak," ujarnya.

 

 


Penulis: Tri Harijono
Editor : Agus Mulyadi