Satgas Anti-Pornografi Diminta Waspadai Pergaulan Bebas Remaja

JAKARTA, KOMPAS.com — Satgas Anti-Pornografi yang baru dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dapat menurunkan angka pergaulan bebas di kalangan remaja.

Terlebih lagi, pergaulan bebas di kalangan remaja ini ditengarai sebagai salah satu penyebab tingginya angka HIV/AIDS baru.

"Secara peribadi saya mengapresiasi dibentuknya Satgas Anti-Pornografi. Walaupun terlambat, saya berharap Satgas dapat menjadi motor penggerak menurunkan angka pergaulan bebas pada remaja dampak dari pornografi," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, Rabu (14/3/2012) di Jakarta.

Menurut Herlini, kinerja pemerintah di bidang kesehatan tahun 2011, jika dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 6 tahun 2015 untuk memerangi HIV/AIDS sudah berada di jalur yang benar.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak 2008 menunjukkan, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar, 97 persen siswa SMP dan SMA itu sudah pernah menonton film porno, serta 93,7 persen pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral.

"Yang memprihatikan, sebanyak 62,7 persen remaja SMP sudah tidak perawan, dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi," ujarnya.

Perilaku seks bebas pada remaja ini, menurut Herlini, tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga sudah merambah desa. Dilihat dari latar belakang ekonominya, perilaku seks bebas dilakukan oleh remaja dari keluarga ekonomi kaya dan miskin.

"Persentase angka remaja yang pernah menonton film porno sungguh sangat mengkhawatirkan. Diharapkan, dibentuknya gugus tugas ini dapat meredam permasalahan moral bangsa yang sudah akut tersebut," ujarnya.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan, Satgas dapat bersinergi juga dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di lapangan, untuk memaksimalkan penyiapan remaja pranikah dan memasifkan pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja. Baru-baru ini saja, di Parung, Bogor, polisi berhasil menggerebek pembuatan film porno.

Pada saat penggerebekan di salah satu hotel di Parung, Bogor, tersebut, di dalam kamar hotel tersebut ditangkap 4 orang yang terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki.

"Kasus ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai permasalahan kompleks dari dampak pornografi. Satgas harus cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini," ujarnya.

Pembentukan gugus tugas ini ditandai dengan terbitnya Perpres Nomor 25 Tahun 2012 pada 2 Maret lalu. Perpres tersebut mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengamanatkan dibentuknya gugus tugas.